Jumat, 17 September 21

Penggerusan Elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019

Penggerusan Elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019

Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986

 

Setelah kekuatan anti Ahok berhasil menumbangkan Ahok dari penguasa tertinggi di DKI, sasaran berikutnya tentu penggerusan atau downgrade  elektabilitas Jokowi. Kekuatan anti Ahok ini sesungguhnya juga anti Jokowi, menginginkan rezim kekuasaan Jokowi tumbang pada Pilkada 2019 mendatang. Kekuatan rezim Kekuasaan Jokowi mencakup  parpol-parpol pendukung Ahok dalam  Pilkada DKI 2017,  kelompok pengusaha/konglomerat  taipan. Dalam politik luar negeri, kekuatan Jokowi ini lebih pro negara Cina yang Komunis.

Upaya penggerusan elektabililitas Jokowi mengambil tampat dalam berbagai bentuk kegiatan, dari mulai “halo-halo” interaksi individual, opini publik di media massa dan media sosial, forum publik hingga aksi demo jalanan.  Kegiatan penggerusan elektabilitas ini tentu saja akan berlangsung hingga pemungutan suara Pilpres 2019 mendatang.

Satu kasus penggerusan elektabilitas Jokowi adalah kekalahan pasangan calon (paslon) Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017. Kekalahan Ahok sungguh memperkuat dan mendorong kekuatan anti rezim kekuasaan Jokowi semakin intens melakukan penggerusan elektabilitas Jokowi.

Kasus berikutnya adalah pengadilan Ahok sebagai  penista agama Islam. Kekuatan anti Jokowi menilai rezim kekuasaan memihak dan intervensi terhadap proses pengadilan Ahok. Kasus ini merupakan tahap proses penggerusan elektabilitas Jokowi. Dinamika politik kekuasaan pasca Pilkada  DKI 2017 sesungguhnya memasuki tahap kegiatan yang menjadikan Jokowi sebagai sasaran penggerusan elektabilitas. Upaya kekuatan anti Jokowi ini juga akan melakukan kegiatan penggerusan elektabilitas Jokowi pada  beberapa perebutan kekuasaan melalui Pilkada tingkat provinsi seperti Jawa Barat mendatang.

Kini sedang terjadi konflik antara rezim Jokowi dengan kekuatan umat Islam, khususnya tentang tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap Ahok penista agama Islam. Tuntutan JPU  terhadap terdakwa Ahok hanya setahun dengan  masa percobaan dua tahun. Kekuatan umat Islam menilai rezim Jokowi telah  melakukan intervensi dan berupaya membebaskan terdakwa Ahok. Di lain pihak, kekuatan Islam umumnya menuntut agar Ahok dihukum minimal lima tahun. Konflik ini membawa implikasi negatif terhadap elektabilitas Jokowi.

Berbagai kritik dan kecaman ditujukan kepada Jokowi  dinilai telah melakukan intervensi terhadap tuntutan JPU agar Ahok terbebas dari masuk penjara dan tetap jadi Gubernur DKI hingga berakhir Oktober 2017  mendatang.

Penilaian negatif  ini diperkuat lagi dengan keberadaan Jaksa Agung yang membawahi JPU tersebut  adalah kader Nasdem, salah satu parpol pendukung Jokowi dlm Pilpres 2014 dan Ahok dalam Pilkada 2017 lalu. Jaksa Agung  mengeluarkan pula pernyataan di publik, bahwa Ahok tidak bersalah. Maka, publik umat Islam menilai ia membela dan menjadi “juru bicara” Ahok.

Reaksi umat Islam atas tuntutan JPU dimaksud antara lain  dalam bentuk pernyataan dan aksi demo. Sebagai misal, massa  berunjuk rasa di luar kantor Kementerian Pertanian,  Jakarta Selatan,  menyusul usainya sidang pembacaan tuntutan kasus terdakwa Ahok. Massa demo  menuntut Ahok dihukum maksimal, tidak terima JPU  hanya menuntut hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Selanjutnya, Amien Rais, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menegaskan, kalau sampai hakim memberikan hukuman seperti keputusan jaksa, hukuman satu tahun dengan percobaan dua tahun,  Jokowi akan memanen protes luar biasa dari masyarakat Indonesia. “Jangan pernah berharap jadi Presiden lagi, sudah, itu keyakinan saya,” tandasnya.

Reaksi juga muncul dalam  aksi besar-besaran yang  diprakarsai  Front Pembela Islam (FPI).  Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab melalui   selebaran mengajak  Aksi Simpatik Kepung Sidang Ahok,  25 April 2017, tepat hari Sidang Ahok.

Semua kegiatan ini akan membawa implikasi negatif  terhadap elektabilitas Jokowi.

Untuk meminimalkan keberhasilan upaya penggerusan elektabilitas ini, Jokowi harus mampu dan berprestasi melaksanakan urusan pemerintahan dan rakyat Indonesia. Standar kriteria penilaian mampu dan berprestasi adalah janji-janji kampanye Pilpres lalu dan target capaian tiap tahun program/kegiatan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun  2014-2019. Masalahnya, hingga kini sudah lewat dua tahun jadi Presiden, Jokowi belum juga bisa menunjukkan data, fakta dan angka keberhasilan urusan pemerintahan dan rakyat Indonesia. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.