Sabtu, 13 Agustus 22

Pengesahan UU Minerba Selipkan Pasal yang Menguntungkan Pengusaha Tambang

Pengesahan UU Minerba Selipkan Pasal yang Menguntungkan Pengusaha Tambang
* Sidang Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 - 2020, Selasa, 12 Mei 2020 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)

Jakarta, Obsessionnews.com – Dengan cepatnya DPR baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/5/2020).

Seolah mengambil kesempatan di balik kesempitan di tengah wabah virus corona ini. UU Minerba terkesan terlalu buru-buru disahkan. Karenanya wajar keputusan DPR menuai polemik di berbagai kalangan.

Sebab, selain pembahasannya yang terbilang cepat, beberapa pasal dalam RUU tersebut juga dinilai hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha tambang saja. Ada beberapa pasal yang diselipkan hanya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan utama banyak pihak adalah Pasal 169A, yang mengatur perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan.

Dengan adanya aturan tersebut, pengusaha tambang dapat memperpanjang KK dan PKP2B tanpa perlu melakukan prosesi lelang terlebih dahulu.

Dikutip dari draf UU Minerba, Pasal 169A menyebutkan, pada Ayat 1 KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan memenuhi ketentuan.

Melalui pasal tersebut, pemegang KK dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), masing-masing paling lama selama 10 tahun.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah juga menyoroti penghapusan Pasal 165 yang mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang bertentangan dengan UU Minerba.

Selain itu, pemegang IUP tidak lagi perlu melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, seiring dengan dihapusnya Pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2009.

75 Persen Perusahaan Tambang Dikuasai Asing

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menambahkan, Indonesia adalah surga bagi investor pertambangan asing. Kilau emas kuning dan hitam (migas) sangat menarik perhatian pengusaha tambang asing untuk mengeruknya dari bumi Indonesia.

Penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Dari total 225 blok migas yang di kelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, 28 blok dioperasikan perusahaan nasional serta sekira 77 blok dioperasikan perusahaan patungan asing dan nasional.

Yusra menyebut, pemerintah menargetkan di 2025 porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen. “Saat ini porsi nasional hanya 25 persen, sementara 75 persen dikuasai asing,” tambahnya belum lama ini.

Dia menjelaskan, dominasi asing di sektor pertambangan itu dinilai kian mengkhawatirkan bahkan telah mengancam kedaulatan perekenomian Indonesia karena menjadikan pertambangan sebagai komoditas yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.

“Apalagi 75 persen kuasa pertambangan telah dikuasai asing. Besarnya dominasi asing disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terlalu membuka lebar pintu investasi bagi investor asing di sektor strategis,” jelas dia.

Menurut Yusra, seharusnya Indonesia mengembangkan cara berfikir dan belajar menguasai teknologi perminyakan agar bisa memanfaatkan ladang migas dan mengolahnya sendiri dan bukan diserahkan ke pihak asing.

Diketahui sebelumnya, Sidang Paripurna DPR RI sepakat untuk menyetujui pengesahan RUU Minerba menjadi UU.

“Seperti yang disampaikan Pak Sugeng (Ketua Komisi VII DPR RI), pandangan mini fraksi, 8 fraksi setuju, 1 fraksi menolak. Apakah itu dapat disetujui, pandangan mini fraksi sebagai persetujuan? Setuju ya? Setuju,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2020). (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.