Padang, Obsessionnews – Dana haji di Indonesia diharapkan dikelola secara profesional dengan membentuk suatu badan menuju transparansi pengelolaan dan penggunaan keuangan umat.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Barat (Sumbar) Rusydi mengatakan, permintaan agar pengelolaan dana haji dilakukan melalui suatu badan tujuaanya baik, yaitu agar lebih profesional.
“Pembentukan badan pengelola dana haji itu tujuannya agar lebih profesional. Dengan profesional itu agar baik pula pekerjaan. Itu yang diharapkan,” kata Rusydi kepada obsessionnews.com usai rapat di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumbar Senin (6/4).
Meski pengelolaan dana haji selama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik, mekanisme kontrol harus jalan. Untuk itu, pengelolaan harus lebih baik dan transaparan dengan membentuk suatu badan.
Terkait dana haji tahun ini, Rusydi melihat masih dalam batas standar karena disesuaikan dengan kurs dolar AS.
Sementara itu Pengurus (Mustasyar) Nahdlatul Ulama (NU) Sumbar Asariwarni khawatir apabila pemerintah membentuk badan pengelola haji akan tumpang tindih dengan pengelolaan dana haji yang sedang berlangsung saat ini oleh Kemenag.
“Bisa jadi nanti kalau badan itu dibentuk akan terjadi tumpang tindih,” kata Asariwarni saat dihubungi melalui hanphonenya, Senin (6/4). (Musthafa Ritonga)
