Jakarta, Obsessionnews.com – Network for South East Asian Studies (NSEAS) mengungkap data tingkat pengangguran terbesar di Indonesia adalah di DKI Jakarta dan Banten. Dalam keterangan tertulis NSEAS yang diterima Obsessionnews.com, Minggu (12/2/2017), disebutkan DKI pada tahun 2013-2017 memang berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka, namun masih berada di atas rata-rata pengangguran terbuka tingkat nasional masih berada di atas.
Pada tahun 2013 tingkat penggangguran terbuka di DKI mencapai 9,02 %, sementara rata-rata pengangguran terbuka tingkat nasional 7,4 %. Pada tahun 2014 tingkat penggangguran terbuka di DKI mencapai 8,47 %, sementara rata-rata pengangguran terbuka tingkat nasional 7,2 %. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di DKI menurun 8,36 %, sementara rata-rata pengangguran terbuka tingkat nasional 7,8 %.
Ironisnya, kata Ketua Dewan Pendiri NSEAS Muchtar Effendi Harahap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok justru menggusur paksa rakyat miskin dan pedagang kaki lima!
“Hal ini menambah jumlah rakyat yang menganggur,” ujar Muchtar.
Sementara itu dari sisi kemiskinan Muchtar mengatakan, keadaan semakin memburuk dari tahun ke tahun. Jumlah rakyat miskin di DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan. Jumlah rakyat miskin di DKI tahun 2012 sebanyak 363.200 orang, tahun 2015 menjadi 398,920 orang atau meningkat 9,83 persen. Pada Maret 2014 jumlah rakyat miskin 393,98 ribu orang dibanding Maret 2015 (398,92 ribu orang), atau meningkat 4,94 ribu. Garis kemiskinan (GK) Maret 2015 sebesar Rp. 487.388 per kapita, lebih tinggi dari garis Kemiskinan September 2014 sebesar Rp. 459,560 per kapita per bulan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan di DKI meningkat tajam antara tahun 2014 ke 2015 dari 0,39 ke 0,52. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,7 pada 2014 menjadi 0,10 pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan Maret 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,130 poin dari 0,387 pada Maret 2014 menjadi 0,517 pada Maret 2015.
Begitu juga dengan Indeks Keparahan kemiskinan naik sebesar 0,035 poin, yaitu dari 0,069 pada Maret 2014 menjadi 0,104 pada September 2015.
Muchtar mengemukakan, Pemprov DKI menghadapi tantangan dan isu strategis terkait dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan rakyat. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan DKI Jakarta.
Bahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta hanya Rp 3,1 juta. Jumlah ini lebih rendah dibanding Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Rp 3.200.000. Padahal, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta dengan inflasi 2017 adalah Rp 3.750.000. Sekarang ini masih Rp 3.100.000.
Menurut Muchtar, tidak ada data, fakta dan angka yang bisa membuktikan Pemprov DKI, termasuk era Ahok, bahwa kondisi perekonomian DKI lebih baik dari kondisi era sebelumnya, dan juga memenuhi target capaian sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. (arh)
Baca Juga:
Perekonomian DKI Era Ahok Tak Menggembirakan
Presiden Layak Diberhentikan Bila Tak Nonaktifkan Ahok Pasca Kampanye
Ahok Harus Dinonaktifkan sebagai Gubernur
