Jakarta, Obsessionnews.com – Aksi Bela Islam (ABI) 2 yang digelar di depan Istana Presiden, Jumat (4/11/2016) sungguh fenomenal. Demo yang terkenal dengan sebutan demo 411 tersebut merupakan lanjutan ABI 1 pada Jumat (14/10). Demo tersebut digerakkan oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Massa demonstran menuntut polisi menangkap Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menista kitab suci umat Islam, Al-Quran surat Al Maidah 51. ABI 1 yang digelar di depan Balai Kota DKI dan Badan Reserse Krimal (Bareskrim) Polri diikuti puluhan ribu orang.
Namun, karena tidak ada tanda-tanda polisi menangkap Ahok, maka GNPF MUI kembali menggelar aksi unjuk rasa. Sasaran ABI jilid dua ini Istana Presiden, karena para demonstran menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindungi Ahok. Yang mengejutkan peserta ABI 2 jauh lebih besar daripada ABI 1. ABI 2 diikuti lebih dari dua juta orang! Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut ABI 2 merupakan demo terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi.
Diduga karena tekanan massa itu Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama pada Rabu (16/11), setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa (15/11). Calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 yang diusung PDI-P, Nasdem, Golkar, dan Hanura tersebut juga dicekal ke luar negeri. Anehnya, meski menyandang status tersangka Ahok tidak ditahan. Sementara dalam sejumlah kasus orang-orang yang dijadikan tersangka langsung ditahan.
Tidak ditahannya mantan Bupati Belitung Timur itu menimbulkan ketidakpuasan bagi banyak orang. Umat Islam yang tersakiti oleh ucapan Ahok terkait Al-Quran surat Al Maidah 51 merasakan diperlakukan tidak adil oleh polisi.
Oleh karena itu GNPF MUI kembali akan menggelar demo lanjutan, yakni ABI 3, pada Jumat (2/12). Pernyataan akan menggelar ABI 3 diungkapkan dalam jumpa pers GNPF MUI di AQL Center, Jakarta, Jumat (18/11). GNPF MUI mengatakan aksi damai dengan tajuk doa bersama untuk negeri ini dilakukan dalam upaya mendesak kepolisian untuk menahan Ahok. Rencananya dalam ABI 3 digelar sholat Jumat sepanjang Semanggi – Bunderan Hotel Indonesia – Istana Presiden.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan rencana ABI 3 tidak terjadi. Menurut dia, kepolisian telah serius menyelesaikan kasus Ahok. Namun, Tito tidak melarang apabila masyarakat tetap ingin berdemo. Ia mengimbau agar demonstran mematuhi aturan.
“Kalau sampai ada isu demo tidak percaya kepada polisi, masyarakat bisa cerdas jangan sampai anarkis,” kata Tito di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Jumat ( 18/11).
Keesokan harinya, Sabtu (19/11) seusai seusai menghadiri dialog kebangsaan di Surabaya, Tito menyebut rencana ABI 3 tersebut menyimpan agenda tersembunyi. Bukan lagi soal tuntutan proses hukum Ahok, melainkan sudah bernuansa politik.
“Kalau proses hukum Ahok sudah jelas, polisi sedang memproses dan secepatnya akan dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Tito.
Menurutnya, demo 212 sangat kental bermuatan politis. Polisi tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika sampai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Apalagi jika sampai mengarah kepada tindakan makar, kami akan tindak tegas,” tandasnya.
Pemakzulan Presiden
Sementara itu pengamat sosial dan politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, menduga kemungkinan besar ABI 3 adalah gerakan politik dari kelompok Islam garis keras yang tujuan akhirnya adalah sebuah pergantian rezim (regime change).
“Petunjuk-petunjuk ke arah itu sangat transparan dalam berbagai statemen yang muaranya adalah pemakzulan Presiden Jokowi,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari blog The Hikam Forum, Minggu (20/11).
Hikam tidak asal bunyi alias asbun. Dia menunjuk pernyataan Imam Besar Front Pembela (FPI) Habib Rizieq dalam jumpa pers GNPF MUI di Jakarta, Jumat (18/11). Rizieq yang juga Ketua Pembina GNPF MUI mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi saat ABI 2 yang tidak mau menemui para ulama. Rizieq menyebut sikap Jokowi itu telah menistakan ulama.
“Kami dari GNPF dengan menerima masukan dan saran dari semua ulama dan tokoh agamais dan nasionalis, kami sangat tersinggung, sangat kecewa dan sangat tidak bisa menerima penistaan terhadap ulama yang dilakukan Bapak Presiden,” kata Rizieq.
Selain itu, tuturnya, Jokowi juga membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan represif. Rizieq menganalogikan sikap itu sebagai ‘pembantaian massal’. “Ini bukan kalimat hiperbola,” ujar Rizieq.
Rizieq dan GNPF MUI sudah melaporkan sikap Presiden Jokowi itu kepada DPR RI, Kamis (17/11). Rizieq meminta DPR membuat panitia khusus untuk mengusut persoalan ini.
“Kenapa itu dilakukan, karena pelanggaran yang dilakukan Bapak Presiden sangat serius. Penistaan ulama bukan persoalan main-main. Tidak bisa dibiarkan karena ini menyangkut orang nomor satu di negara ini,” ujar Rizieq.
Selain pernyataan Rizieq, Hikam juga menunjuk orasi provokatif Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di tengah massa demo 411. Ketika itu Fahri berorasi tentang bagaimana cara menjatuhkan Jokowi melalui parlemen jalanan.
Hikam menduga ABI 3 tampaknya tak akan besar gemanya. Sebab, katanya, Polri telah berhasil membuktikan bahwa proses hukum telah berjalan cepat dan tidak ada intervensi dari Presiden terhadap kasus ini.
“Selain itu komunikasi politik Presiden Jokowi dengan para tokoh politik dan pemimpin ormas Islam, serta dukungan kuat dari TNI menjadikan posisi pemerintah kian menguat. Itu sebabnya muncul seruan dan imbauan dari ormas-ormas Islam besar dan tokoh-tokoh Islam untuk tidak mengikuti demo ketiga tersebut. Sikap Kapolri yang sangat tegas dalam mengantisipasi demo ketiga tersebut juga menjadi bukti kesolidan untuk membendung gerak kelompok Islam garis keras yang dipersepsikan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional,” kata Hikam.
Jika analisa di atas ada benarnya, kata Hikam, maka ABI 3 bisa saja tetap berlangsung, namun daya tekannya tak akan seperti demo 411. Dan secara politik pun dampaknya tak akan terlalu mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Showdown atau pertikaian politik antara Jokowi dan kelompok garis keras tak akan terjadi.
“Agenda politik yang menginginkan terjadinya regime change kini telah makin terbuka, sehingga aparat keamanan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan juga telah memahami dan mengantisipasinya,” tutur Hikam.
Untukmu Agamamu, Untukku Agamaku
Al Quran surat Al Kafirun ayat 6 berbunyi: Lakum Diinukum wa Liya Diin. Artinya, untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.
Surat Al Kafirun ayat 6 itu dapat ditafsirkan seseorang tidak perlu ikut campur agama yang dianut orang lain. Jika ikut campur, maka akan terjadi konflik. Masalah agama memang masalah yang sensitif.
https://www.youtube.com/watch?v=MchL1Lip2q8
Ahok tidak menyadari betapa pekanya mencampuri urusan agama lain. Ahok yang beragama Kristen Protestan membuat umat Islam marah ketika ia menyinggung soal Al Quran surat Al Maidah ayat 51 di sebuah acara di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016). Ketika itu Ahok antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sikap keagamaannya yang ditandatangani Ketua Umum Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas pada Selasa (11/10), menyebut perkataan Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum.
Sehari sebelumnya Ahok meminta maaf kepada umat Islam. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Senin (10/10). (arh)
Baca Juga:
Pernyaataan Sikap Resmi GNPF MUI: “Ahok Harus Ditahan!”
Mengurai Kaukus Politik yang Bikin Ruwet Kasus Ahok
Kalau Tak Ada Demo, Ahok Kemungkinan Tidak Tersangka
Ahok Tersangka, Jangan Euforia Dulu
Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama yang Tidak Ditahan
Teman Ahok Kecewa Ahok Jadi Tersangka
Kabareskrim: Tak Ada Tekanan Tetapkan Ahok Tersangka
Pihak Ahok Belum Putuskan akan Preperadilan
