Minggu, 25 September 22

Pengamat Unair: DPR Tidak Paham Sistem Rekrutmen TNI/Polri

Pengamat Unair: DPR Tidak Paham Sistem Rekrutmen TNI/Polri

Surabaya –  Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hariyadi, mengatakan para petinggi TNI/Polri khususnya mereka yang sudah berpangkat jenderal, sudah barang tentu merupakan jabatan politis. “Pangkat riil itu bagi mereka yang masih berpangkat kolonel,” katanya kepada obsessionnews.com, Kamis (29/1).

Menurutnya, wacana Komisi III DPR RI yang mengharuskan pemotongan satu generasi bagi jenderal polisi bintang tiga, justru menunjukkan ketidakpahaman anggota dewan tentang sistem mekanisme dan rekutmen di tubuh TNI/Polri. “Jangan-jangan anggota dewan itu tidak tahu tentang kelembagaan, khususnya Polri,” jelasnya.

Hariyadi menambahkan, gagasan itu akan menarik dengan memunculkan genarasi yang belum terkontaminasi oleh patron politik. Dengan situasi sekarang, maka perlu menata sistem mekanisme dan rekutmen yang saat ini dinilai tercela. Semisal, mereka yang baru lulus Akabri atau berpangkat letnan dua. Sebaliknya, anggota dewan yang memenuhi syarat adalah mereka yang baru lulus SMA  ataupun perguruan tinggi.

“Jadi anggota dewan yang lama harus sukarela mengundurkan diri. Kalau sama-sama ingin mengubah moral kepemimpinan saat ini,” tambahnya.

Anggapan bahwa para jenderal yang memiliki rekening gendut pasti memiliki patron politik, menurut Hariyadi, itu merupakan cara pandang politik yang salah. “Di mana-mana mereka yang berpangkat jenderal sudah pasti punya gaji besar,” tegasnya. (G A. Semeru)

 

Related posts