Selasa, 30 November 21

Pengamat:  Peran Indonesia Era Jokowi Memudar Wujudkan Perdamaian Dunia

Pengamat:  Peran Indonesia Era Jokowi Memudar Wujudkan Perdamaian Dunia
* Presiden Jokowi beramah tamah dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon di sela-sela acara KTT ASEAN – PBB, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (7/9/2016). (Foto: Laily/Setpres)

Jakarta, Obsessionnews.com – Lebih dari tiga tahun Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu. Setelah menduduki kursi RI-1 Jokowi memutuskan sasaran politik luar negeri (PLN)  Indonesia, yakni terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dlm kerjasama internasional.

Sasaran PLN itu meliputi penanganan perbatasan, pemantapan peran Indonesia di ASEAN, penguatan diplomasi ekonomi, peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), dan peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global.

Berhasilkah Jokowi mencapai sasaran tersebut?

Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, salah satu parameter kinerja Jokowi mengurus PLN adalah  penanganan masalah  perbatasan  Indonesia dengan 10 negara tetangga.

Muchtar Effendi Harahap
Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.

“Parameter ini jelas menunjukkan Jokowi masih gagal dan berkinerja buruk.  Tidak ada satupun tercapai,” tandas Muchtar dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Senin (1/1/2018).

Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timor Leste, serta perbatasan darat dengan tiga  negara, yaitu Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste.

“Di era Presiden SBY telah selesai  penetapan batas darat dengan Papua, sementara  dengn Timor Leste dan Malaysia hanya  sebagian besar,” tegasnya.

Parameter berikutnya adalah pemantapan peran Indonesia di ASEAN. Di kancah ASEAN kinerja Jokowi tergolong  buruk. PLN Jokowi  masuk ke kancah ASEAN masih urusan ekonomi semata. Tidak masuk urusan politik keamanan.  Padahal di ASEAN sendiri Indonesia menghadapi tantangan di bidang politik  keamanan seperti konflik di Marawi, Rohingya, Laut China Selatan, dalan lain-lain.  Urusan politik keamanan ini jelas lebih susah untk mencari penyelesaian ketimbang urusan ekonomi.

Selain itu, kini terjadi kevakuman kepemimpinan di ASEAN. Penyebabnya adalah Indonesia sebagai negara dengan kepemimpinan diakui secara alami kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral.

“Jokowi tidak menjadikan ASEAN sebagai pijakan utama dalam PLN. Jokowi tidak menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam PLN  Indonesia. Indonesia tidak lagi berperan sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Lebih  memprioritaskan urusan kepentingan investasi, utang dan infrastruktur,” tutur Muchtar.

Parameter lainnya yakni penguatan diplomasi ekonomi, difokuskan untuk mendukung penghapusan non-tariff barrier dalam perdagangan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub-Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia.

Diplomasi ekonomi ini dipraktikkan Jokowi pada KTT APEC di Beijing (2015), KTT ASEAN ke-25 di Myanmar, KTT G20 di Australia, Forum G20 di RRC (2016). Jokowi memanfaatkan forum-forum ini untuk menggalang kerja sama ekonomi, terutama infrastruktur.

Ada tiga tujuan diplomasi ekonomi Jokowi, yakni menarik investasi asing,  membuka pasar luar negeri, dan mendatangkan turis asing. Parameter ini belum tercapai sukses.

Parameter lain yakni peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI di luar negeri. Khusus parameter ini bisa membantu penilaian kesuksesan Jokowi dan baik. Berdasarkan “Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)  mencatat telah menyelesaikan 27.341 kasus; membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati; melakukan repatriasi 181.942 WNI bermasalah termasuk overstayers; evakuasi 16.426 WNI dari berbagai wilayah konflik, perang dan bencana alam; dan membebaskan 31 sandera WNI dari Filipina dan Somalia. Juga mengembalikan hak finansial WNI di luar negeri Rp. 388 miliar melalui pendampingan hukum oleh Perwakilan.

Data, fakta dan angka ini diklaim Kemenlu sebagai capaian 3 tahun PLN Indonesia era Jokowi. Namun, tidak ada  data,  fakta dan angka maraknya (lebih 3 kali) penculikan WNI di perairan Sabah, Malaysia dan Sulu, Filipina Selatan.

Parameter terakhir yakni peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global. Dari parameter ini ada kemajuan Jokowi.  Ada partisipasi Jokowi dalam forum APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20.

Tapi, Jokowi menggunakan forum-forum tersebut untuk menarik investasi asing, membuka pasar luar negeri dan mengundang lebih banyak turis asing ke tanah air. Jokowi meminta  perwakilan RI di luar negeri  ikut memasarkan produk Indonesia.

“Terkesan Jokowi selama ini tidak memprioritaskan PLN,  lebih menaruh perhatian urusan ekonomi, yakni  investasi, utang dan  infrastruktur,” ujar Muchtar.

Fakta lain adalah  Jokowi lebih mengutamakan  urusan ekonomi   di dalam  sejumlah perundingan  penting, antara lain Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), Bilateral Investment Treaty (BIT).

Menurut Muchtar, dari politik keamanan, peran Indonesia era Jokowi memudar dalam mewujudkan perdamaian dunia,  seperti  diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Pada  alinea I dan alinea IV dijelaskan dasar hukum pelaksanaan PLN  Indonesia.  Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasib sendiri serta mengatur hubungan kerjasama dengan Negara lain. Pengertian PLN Indonesia terdapat di dalam UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2), yakni kebijakan, sikap dan langkah Presiden Jokowi  diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan konstitusi, Presiden Jokowi harus menerapkan kebijakan luar negeri disebut politik bebas-aktif. Maknanya, Indonesia bebas menentukan sikap berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak kepada salah satu blok. Aktif, maknanya ikut memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Aktif menunjukan adanya kewajiban Presiden Jokowi  menunaikan amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Kondisi kinerja Jokowi buruk mengurus PLN dapat ditunjukkan kecenderungan menitikberatkan PLN untuk urusan perdagangan dan investasi. Hal akan berisiko pada dimensi keamanan dan politik. Jokowi harus sangat sadar, suatu   negara berpotensi terjebak dalam hubungan  asimetris. Karena itu, Jokowi   harus berhati-hati agar Indonesia tidak bergantung kepada negara lain karena akan merusak ekonomi strategis,” kata Muchtar.

Ia menambahkan, Jokowi tiga kali berturut-turut absen di  Sidang Majelis Umum PBB. Hal ini sungguh buruk mengingat saat ini Indonesia sedang berjuang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, fokus Jokowi dalam mengelola hubungan dengan negara-negara besar seperti Cina, AS dan Jepang bisa berpotensi menjadi bumerang bagi keutuhan NKRI.

“Jokowi juga sangat kurang  memelihara hubungan dengan negara-negara tetangga di Kepulauan Pasifik. Padahal  dua tahun terakhir perwakilan negara-negara Pasifik mengangkat isu tentang ketimpangan dan konflik  yang dialami saudara-saudara mereka di Papua yang dapat memicu perpecahan bangsa atau disintegrasi nasional,” tandasnya.

Di sisi peran diplomasi politik, Muchtar menilai Jokowi sangat lemah. Sebagai aktor individual ia sangat kurang  memainkan peran diplomasi politik. Padahal diplomasi politik ini sangat penting untuk  bernegosiasi mewakili kepentingan nasional Indonesia.

“Jokowi bukanlah aktor PLN,  sehingga lemah untuk mengangkat nama Indonesia di forum-forum internasional. Sementara peran diplomasi politik lebih banyak diserahkan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu), yang tentu saja pengaruhnya lebih rendah,” pungkasnya. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.