Sabtu, 16 Oktober 21

Pengamat: Jokowi Harus Gunakan Hak Prerogatif Soal BG

Pengamat: Jokowi Harus Gunakan Hak Prerogatif Soal BG

Jakarta, Obsessionnews – Polemik Pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sudah mulai merambat ke ranah politik.

Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, menilai adanya peristiwa politik yang saling berhubungan. Dari rentetan peristiwa BG sebagai Calon Kapolri yaitu disetujui oleh DPR RI, Konferensi Pers Plt Sekjen PDIP, Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto (BW) oleh Bareskrim Polri, Polemik KPK vs Polri, pembentukan Tim Independen, serta yang akhir-akhir ini pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikarenakan tidak tuntasnya kebijakan Jokowi dalam mengenai status dari Komjen BG. “Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi politik terjadi dari persoalan yang tak tuntas soal pengangkatan Komjen BG,” ujar Heri Budianto dalam diskusinya di Hotel Grand Alia, Cikini ,Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Sebenarnya, lanjut Heri, dengan membentuk tim Independen (9) sudah terlihat arah yang diinginkan Jokowi, yakni mencari celah untuk tidak melantik Komjen BG. Oleh karena itu, Jokowi harus segera gunakan Hak Prerogatifnya.

“Sebab dengan komposisi tim 9 yang ada merupakan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan dipercaya publik,” katanya.

Arrtinya, masih kata Heri, dengan polemik KPK Vs polri yang ditenggarai diawali dari pengajuan nama komjen BG akan memberikan rekomendasi memperkuat KPK. Terbukti benar bahwa empat rekomendasi tim 9 salah satunya adalah menyarankan agar Komjen BG tidak dilantik.

“Dengan saran ini mestinya presiden segera mengambil sikap dan memutuskan sesuatu, menerima rekomendasi tim 9 atau mengembalikannya,” tuturnya.

Namun, lanjut Heri, Presiden Jokowi tidak kunjung ambil sikap. Bahkan Jokowi melakukan langkah politik ‘Manuver Politik’ dengan bertemu pesingnya dalam pilpres tahun lalu, yaitu Prabowo. (Purnomo)

Related posts