China telah melakukan genosida terhadap muslim Uighur lewat sterilisasi paksa di Xinjiang, demikian temuan sidang pengadilan indeoenden di Inggris
Pengadilan kasus Uighur tersebut merujuk pada tindakan pengendalian kelahiran dan sterilisasi yang diduga dilakukan oleh negara terhadap orang Uighur sebagai alasan utama dalam mencapai kesimpulannya pada sidang hari Kamis (09/12)..
Sir Geoffrey Nice, seorang pengacara Inggris terkemuka yang memimpin sidang pengadilan, mengungkapkan bahwa panelnya menyatakan China telah “mempengaruhi kebijakan yang disengaja, sistematis dan terpadu” untuk membawa “pengurangan jangka panjang dari Uighur dan populasi etnik minoritas lainnya”.
Dia menambahkan bahwa panel itu percaya para pejabat senior termasuk presiden China Xi Jinping memikul “tanggung jawab utama” atas pelanggaran terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.
Pemerintah China telah membantah semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Kedutaan Besar China di London menyatakan hak politik, ekonomi, sosial dan kebebasan beragama semua kelompok etnik dijamin penuh.
Panel pengadilan itu terdiri dari para pengacara dan akademisi.
Temuan panel itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat para pejabat, tetapi penyelenggaranya mengatakan pada awalnya bahwa mereka bermaksud untuk menambah bukti seputar tuduhan terhadap China dan mencapai kesimpulan independen tentang masalah genosida.
Menanggapi putusan pengadilan pada hari Kamis itu, seorang juru bicara mengatakan kepada BBC bahwa badan tersebut adalah “pengadilan semu” dan “alat politik yang digunakan oleh beberapa elemen anti-China untuk menipu dan menyesatkan publik”.
Saat pembaca putusan pengadilan, Sir Geoffrey mengatakan “tidak ada bukti pembunuhan massal” di Xinjiang, tetapi dia mengatakan bahwa upaya yang dituduhkan untuk mencegah kelahiran sama dengan niat genosida.
Panel itu juga mengatakan telah menemukan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan kekerasan seksual terhadap orang-orang Uighur.
Berbicara kepada BBC setelah putusan tersebut, Sir Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Partai Konservatif dan ketua bersama Aliansi Antar-Parlemen masalah China, mengatakan sudah waktunya bagi pemerintah Inggris untuk menuduh China melakukan genosida.
“Pemerintah Inggris mengatakan bukti itu perlu dinilai oleh pengadilan yang kompeten, ya tidak ada yang lebih kompeten dari ini,” katanya.
“Pemerintah sekarang harus berhenti main-main. Genosida yang terjadi di Xinjiang harus mendominasi hubungan kita dengan China.”
Anggota parlemen dari Partai Konservatif Nus Ghani menyebut kesimpulan pengadilan itu sebagai “terobosan”.
“Pengadilan ini dibentuk dengan standar hukum tertinggi dan bukti yang diajukan hari ini menunjukkan bahwa ada cukup bukti tanpa keraguan bahwa ada niat untuk melakukan genosida,” katanya kepada BBC.
“Yang sangat meresahkan adalah bukti bahwa genosida ini secara khusus ditargetkan pada perempuan, dan berfokus pada pencegahan kelahiran.”
Pemerintah China telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang, sebuah wilayah luas di barat laut negara itu yang merupakan rumah bagi etnik Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.
Para ahli mengatakan bahwa setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di wilayah tersebut dan ditahan di kamp-kamp ekstra-yudisial atau dikirim ke penjara. Mantan tahanan dan penduduk Xinjiang juga telah membuat tuduhan penyiksaan, sterilisasi paksa dan pelecehan seksual.
Pengadilan Uighur itu mendengarkan lebih dari 70 saksi selama dua rangkaian sidang di London pada bulan Juni dan September, termasuk mantan tahanan dan ahli. (Red)
Sumber: BBC News
