Sabtu, 8 Oktober 22

Pengadilan Adhoc Akan Dibentuk, Tangani Sengketa Pilkada

Pengadilan Adhoc Akan Dibentuk, Tangani Sengketa Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Dalam revisi Undang-Undang No. 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi II DPR RI mewacanakan membentuk pengadilan khusus untuk menangani sengketa Pilkada. Sebab, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disepakati penyelenggara Pilkada dilakukan oleh KPUD adhoc.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal mengatakan,‎ revisi terbatas atas UU Pilkada ini tengah digodog di DPR. Salah satunya mengenai penanganan sengketa Pilkada apakah akan ditangani di Mahkamah Agung (MA) yang merujuk Pengadilan Tinggi (PT) atau dibuat pengadilan khusus‎ (adhoc).

“Tetapi dalam pembahasan revisi UU Pilkada di Panitia Kerja (Panja), tinggal ada dua alternatif penyelesaian sengketa Pilkada di MA atau membentuk badan/lembaga adhoc khusus tangani sengketa Pilkada,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, MA sendiri juga tidak bisa diberikan kewenangan untuk mengadili semua perkara Pilkada, hanya dikhususkan untuk tingkat gubernur. Sehingga katanya, sudah saatnya DPR dan Pemerintah menunjuk pengadilan khusus untuk menangani sengketa Pilkada, agar tidak tumpang tindih.

“Makanya kita dalam waktu dekat akan konsultasi dengan MA yang sudah katakan tidak siap tangani sengketa Pilkada,” katanya.

Rapat Komisi II DPR
Lebih lanjut dia mengatakan, problemnya adalah penanganan sengketa Pilkada keputusannya harus bersifat final dan mengikat, seperti dalam putusan MK. Namun, kini MK sudah tidak diberi kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada. Karena itu, wacana pembentukan pengadilan khusus semakin menguat.

“Kalau banding ini rawan karena bisa menyebabkan konflik antar pendukung. Dan juga apakah PT  tersebar di seluruh Indonesia atau hanya menunjuk PT provinsi, ini belum jelas,” jelasnya.

Dia menambahkan, sebelumnya juga fraksi-fraksi di DPR sempat mewacanakan sengketa pilkada ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah menawarkan kepada pihaknya bersedia menanganinya. Namun, tegasnya, dalam rapat Panja lebih mengerucut kepada dua opsi tersebut, yakni ditangani oleh MA atau bentuk pengadilan adhoc khusus pilkada. “Apakah diterima, itu kita lihat dalam pembahasan nanti bersama pemerintah dan MA,” tutupnya.

Revisi Selesai Sebelum Reses.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy juga mengatakan, wacana itu menjadi prioritas utama yang sedang dibahas di DPR. Dan rencananya, draf rancangan RUU Perppu No. 1 dan 2 tahun 2014 akan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI dalam pekan ini.

“Tadi malam kita sudah setorka ke Badan Legislatif (Baleg) untuk disiapkan singkronisasi agar jadi RUU inisiatif DPR RI Besok atu lusa bisa disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI pada rapat parupurna DR RI,” kata Lukman Edy.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, setelah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI, selanjutnya RUU tersebut dikirim ke Presiden untuk dievaluasi “Panja sudah koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara. Lalu presiden keluarkan ampres kepada Mendagri dan Menkumkam sebagai leading sektor untuk membahasnya,” katanya.

Dengan demikian, maka diperkirakan RUU Inisiatif DPR RI tentang Perppu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 akan disahkan sebelum masa reses 18 Februari 2015. “Kita perkirakan, rapat bersama dengan Mendagri dan Menkumham tanggal 10-14 Februari. Tanggal 17 Februari akan diparipurnakan dan disahkan menjadi UU,” tandanya. (Albar)

Related posts