Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengatakan beberapa tahun lalu PDIP menolak adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (ВВМ). Menurutnya, itu dikarenakan ada hal-hal yang harus dilakukan lebih dulu oleh pemerintah. Karena, yang pertama impor itu harus langsung oleh Pertamina atau badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah maka akan ada efisiensi yang sangat besar.
“Karena ada perusahaan negara yang seperti itu, dia beli langsung, tidak melalui pihak ketiga, itu terjadi efisiensi yang luar biasa,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin (1/9/2014).
Kalau itu dilakukan, lanjut Maruarar, memang pasti ada yang tidak senang, yaitu orang yang mendapat keuntungan dari hal-hal itu. Namun, proses itu bisa dilakukan segera. “Saya mendoakan pak SBY bisa lakukan itu, karena itu effort yang bisa dilakukan sejak sekarang,” katanya.
Hal yang kedua, kata dia, dari sisi meningkatkan penerimaan pendapatan negara. Seperti contoh itu tadi. Rokok naikkan 100 rupiah saja, ada potensi meningkatkan penerimaan pendapatan negara 1 triliun. “Itu baru dari satu merk rokok,” ungkapnya.
Jadi, menurut Maruar, banyak contoh yang bisa dikerjakan. Di luar negri itu sering ada pernyataan distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Kenapa begitu, apakah pengawasan tidak boleh dijual ke mobil pemerintah sudah maksimal?, apakah pengawasan tidak boleh dijual ke industri itu sudah maksimal?, apakah ketika terjadi disparitas harga lalu ada penyelundupan di tengah laut itu pengawasan sudah maksimal?.
“Tentu rakyat inginkan usaha-usaha itu semua, baik penghematan maupun usaha meningkatkan penerimaan negara. Kalau itu sudah dilakukan, masih defisit juga, baru opsi terakhir kita pikirkan menaikkan ВВМ,” jelasnya.
“Rakyat menurut saya juga mengerti kalau pemerintah bisa berikan contoh. Jokowi mau kurangi protokoler, rampingkan kabinet tentu untuk efisiensi,” tambah Maruarar
Oleh karena itu, Jokowi mau mulai dari dirinya sendiri karena pemimpin harus berikan keteladanan dan Jokowi sudah memulai itu. “Saya pikir itu, jadi bukan soal berani atau tidak berani. Pak Sby pernah menaikkan, mbak mega pernah menaikkan, saya kira Jokowi juga begitu,” terangnya.
Kalau semua upaya itu sudah dilakukan, menurut dia rakyat akan mengerti. “Kita kan hanya butuh 1,375 kiloliter, atau setara dengan 8 triliun, itu dari cadangan penghematan cukup kok,”ujarnya.
Dia juga menjelaskan, soal jual pesawat kepresidenan, dia mempertanyakan apa sih pentingnya pesawat sendiri, apa lebih murah atau buat kebanggaan atau buat apa?.
“Itu perlu dipertimbangkan berapa biaya operasionalnya, dibandingkan kalau naik garuda misalnya. Kita kaji-kaji lah, Kalau memang kebijakan SBY bagus kita katakan bagus, seperti saya katakan langkah pak SBY tidak jadi meningkatkan kesejahteraan pejabat negara itu bagus, dahulukan kepentingan rakyat.
Ketika ditanya apakah partai Demokrat bakal bergabung dengan Jokowi dia menjawab, sebelum pilpres sudah katakan tidak transaksional karena Jokowi mau berkoalisi dengan kepentingan rakyat, dia tidak mau terbelenggu dengan kepentingan elit.
“Rakyat pilih Jokowi karena itu, dia harus konsisten sama itu. Jadi kalau ada partai mau gabung, selama tidak transaksional, tidak bagi-bagi kursi menteri ya kenapa tidak. Selama dasarnya visi misi, saling percaya saya kira itu harus dihormati,” pungkasnya. (Pur)
