Kamis, 26 Mei 22

Peneliti UGM Kritik Lemahnya Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Covid-19

Peneliti UGM Kritik Lemahnya Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Covid-19
* Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. (Foto: Humas UGM)

Fikri menyebutkan kasus konflik “mobil PCR” menunjukkan pergeseran pola konflik antara unit pemerintah, yakni dari pemerintah pusat versus pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), menjadi pemerintah provinsi versus pemerintah kabupaten/kota; dan antara pemerintah kabupaten/kota sendiri yang berada dalam satu tingkatan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pantauan atas media online dari segi frekuensi penyebutan tokoh, Tri Rismaharini muncul tertinggi (283 kali) dan Khofifah Indar Parawansa (186 kali).

“Jika memperhatikan tren konsep yang terbentuk, kata “mobil” yang banyak muncul sebanyak 572 kali lebih banyak dikaitkan dengan Tri Rismaharini,”katanya.

Temuan ini menunjukkan bahwa wacana mobil PCR lebih banyak digaungkan oleh Tri Rismaharini yang kemudian direspons oleh Khofifah Indar Parawansa. Meski didominasi oleh konflik aktor di daerah (gubernur vs walikota), muncul juga nama terkait dengan tokoh pemerintah pusat, meski tidak terlalu signifikan. Beberapa nama yang muncul yakni Doni Monardo Ketua BNPB (47 kali), Joko Widodo (34 kali), hingga Fadli Zon (26 kali) yang menyindir Tri Rismaharini sebagai “pemimpin yang mudah sekali marah”.

Berikutnya dari aspek kelembagaan, temuan monitoring media online, BNPB adalah instansi terdepan dalam pengadaan mobil PCR ini yang muncul. Kata “BNPB” muncul sebanyak 165 kali, disusul dengan “TNI dan Polri” 116 kali, dan PDI P 81 kali. BNPB muncul paling atas karena pengadaan mobil PCR berasal dari instansi tersebut. Tapi lembaga tertinggi yang muncul dalam percakapan ini ketiganya tidak saling terhubung.

Sementara dari aspek lokasi, kata “Surabaya” muncul 523 kali, dan “Jawa Timur” muncul 489 kali. Keduanya menjadi konsep kata yang paling banyak dibahas. Hal ini dapat dianalisis sebagai peningkatan intensitas konflik koordinasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tiga daerah lain juga muncul dalam percakapan yakni Tulungagung (212 kali), Lamongan (190 kali), dan Sidoarjo (99 kali), namun tidak menunjukkan signifikansi dalam konflik yang terjadi. Ketiga daerah ini muncul karena menjadi lokasi pemindahan pengadaan mobil PCR.

“Lemahnya koordinasi secara tersamar mencerminkan rivalitas antara aktor politik lokal. Kompetisi antaraktor politik lokal ini secara jangka panjang akan mengganggu supremasi sipil dan akan membuka peluang aparat keamanan seperti militer untuk terlibat dalam persoalan ini,” paparnya. (arh)

Pages: 1 2 3

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.