Jumat, 20 Mei 22

Peneliti UGM Kritik Lemahnya Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Covid-19

Peneliti UGM Kritik Lemahnya Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Covid-19
* Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. (Foto: Humas UGM)

Sementara di tengah meningkatnya jumlah korban, pengadaan mobil khusus untuk melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kota Surabaya menyedot perhatian publik.

“Kasus ini adalah wujud dari perluasan dan pendalaman konflik koordinasi antara tingkatan pemerintah daerah,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma memesan mobil PCR pada BNPB. Namun, mobil PCR tersebut oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa diteruskan ke kabupaten lain yang juga memiliki tingkat penularan tinggi. Hal itu memicu kemarahan Wali Kota Surabaya hingga beritanya menjadi viral.

Fikri menyebutkan melalui Laboratorium Big Data Analytics dia dan tim melakukan analisis isi dan wacana pemberitaan pengadaan “mobil PCR” di Jawa Timur antara tanggal 27 Mei–5 Juni 2020. Adapun pemberitaan media online yang dianalisis adalah 600 artikel, dengan pencarian berita yang mengandung kata-kata: “mobil pcr”, “mobil’, “coronavirus”, dan “Surabaya”.

Hasilnya menunjukkan persoalan koordinasi antar unit daerah yakni pemerintah provinsi dengan pemerintah kota semakin meluas dan mendalam, terutama terkait pengadaan mobil PCR. Hal ini ditunjukkan oleh setidaknya dua hal. Pertama, peta jaringan konsep yang memperlihatkan bahwa pemberitaan dengan kata kunci “Tri Rismaharini” dan “Khofifah Indar Parawansa” adalah yang paling banyak muncul. Kedua, kata ini dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Tidak tersambungnya keduanya menunjukkan bahwa mereka berdiri sendiri-sendiri, tanpa irisan, dan ini adalah proxy dari tidak adanya koordinasi.

Di samping itu bisa dilihat dari munculnya konsep kata “marah” dan “cepat” dalam rekaman pembicaraan media online. Ekspresi emosi ini merupakan proxy kedua dari pelemahan dan pendalaman konflik koordinasi antara unit pemerintah daerah. Kata ini adalah ekspresi emosi dan kefrustrasian Risma terhadap pengalihan mobil PCR ke Pemprov Jawa Timur. Hal ini mempertegas tidak sinkronnya kooordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.