Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Senin (17/7/2017). Penetapan Novanto sebagai tersangka itu mengejutkan di tengah gencarnya upaya DPR melemahkan KPK melalui manuver Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK, di mana Golkar salah satu motor utamanya.
Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, Novanto menjadi tersangka menjadi unik bukan karena dia Ketua Umum parpol pendukung rezim Jokowi. Tetapi, selaku Ketua DPR, suatu lembaga perwakilan rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.
“Dampak negatifnya adalah semakin turunnya kepercayaan politik rakyat terhadap DPR. Persepsi negatif tentang DPR sarang pelaku korupsi akan terus dikembangkan oleh mereka anti DPR, sekalipun secara kuantitatif dan kualitatif justru jauh lebih tinggi pelaku korupsi di lembaga eksekutif atau pemerintah,” kata Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews.com, Rabu (19/7).
Kasus Novanto, ujarnya, bagi Golkar sendiri tentu akan membawa dampak negatif. Namun tidak signifikan, karena selama ini publik juga sudah paham bahwa banyak kader Golkar pelaku korupsi.
“Saya tidak memperkirakan pada Pemilu 2019 mendatang kasus Novanto jadi tersangka ini akan mengurangi perolehan suara Golkar,” tandas Muchtar.
Ia menegaskan terkait kasus Novanto hubungan Golkar dan Jokowi tidaklah berubah secara permanen. Mengapa?
“Dari sisi Golkar, saya menilai akan tetap memanfaatkan kekuasaan Jokowi untuk kepentingan Golkar dalam hubungan transaksional. Golkar akan berubah sikap terhadap Jokowi, jika Jokowi kalah pada Pilpres 2019,” tandas alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, ini.
Muchtar menilai selama ini Golkar adalah parpol yang sangat rasional. Golkar tumbuh rasional karena kuatnya pengaruh kepentingan diri. Pertimbangan rasional Golkar berdasarkan pada kepentingan pribadi untuk memaksimalkan peluang yang mungkin diperoleh dari satu pemilihan atau sikap politik tertentu.
Premis dasar Golkar adalah pengambil keputusan bertindak dengan cara yang sama, yakni berlandaskan pada kepentingan pribadi. Motivasi kader Golkar untuk memaksimalkan kesempatan dari suatu pilihan dan sikap politik, sama dengan motivasi para pengusaha untuk meraih laba maksimal.
“Politik tidak dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan melainkan sebagai permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya di antara para pihak dalam aturan main berlaku dengan tujuan memenangkan pertandingan,” kata Muchtar.
Golkar, lanjutnya, memang tidak mengingkari adanya kepentingan dan tindakan kolektif. Namun, hal tersebut pada dasarnya merupakan akumulasi kepentingan individu.
“Prilaku korupsi seorang kader bisa jadi merupakan kepentingan dan tindakan kolektif. Itulah sebabnya, seorang kader jelas terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan, tetap saja tidak ada tindakan kolektif untuk memberikan sanksi atau hukuman di arena kelembagaan Golkar,” ujar Muchtar.
Ia menambahkan ungkapan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang disampaikan oleh pimpinan parpol pada dasarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri.
“Atas dasar pemikiran dan penilaian saya selama ini seperti itu, maka Novanto jadi tersangka bahkan dihukum terpidana, Golkar kumpulan kepentingan dan tindakan kolektif tidak akan menjauh dari rezim Jokowi. Ini adalah pilihan rasional dan trsnsaksional,” pungkasnya. (arh)
