Sabtu, 26 September 20

Peneliti NSEAS Kritik Ahok Hanya Omdo Urus Penanaman Modal

Peneliti NSEAS Kritik Ahok Hanya Omdo Urus Penanaman Modal
* Kendaraan melintas di sisi tiang pancang Light Rail Train (LRT) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Jumat (7/8/2015).
“Indikator Ahok tak mampu mengurus bidang penanaman modal dapat membantu rakyat DKI menyatakan mereka membutuhkan gubernur baru sebagai pengganti Ahok.”

Jakarta, Obsessionnews.com – Penanaman modal berfungsi sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi (2013-2014) dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2014-2017) harus dapat meningkatkan dan memperbanyak penanaman modal di DKI.

Di berbagai kesempatan Ahok acap kali mengungkapkan terdapat peningkatan penanaman modal. Bahkan, dia telah merombak drastis aspek kelembagaan penanaman modal di Pemprov DKI.

Betulkah Ahok berprestasi mengurus urus penanaman modal?

“Tidak! Dia hanya omdo alias omong doang,” kata peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, melalui keterangan tertulis kepada Obsessionnews.com, Kamis (16/3/2017).

Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.

Muchtar sendiri tidak hanya omdo. Ia membeberkan data, fakta dan angka tentang ketidakmampuan Pemprov DKI mengurus soal penanaman modal.

Pada tahun 2013 Pemprov DKI memiliki rencana alokasi APBD  untuk urusan penanaman modal sebesar Rp 34,5 miliar. Dan yang terserap  Rp 24 miliar atau hanya  66,69% dari target capaian.  “Hal ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk, dan  telah gagal mencapai target penyerapan 100%,” kritik Muchtar.

Pada tahun 2014 APBD mengalokasikan dana untuk penanaman modal  sebesar Rp 12,4 miliar. Adapun total penyerapan hanya Rp 7,5 miliar atau 60,06 %. “Data  ini menunjukkan Pemprov DKI  gagal menyerap anggaran alokasi APBD urusan penanaman modal,” kata Muchtar.

Selanjutnya dia mengungkapkan pada tahun 2015 Pemprov DKI merencanakan  alokasi APBD urusan penanaman modal sebesar Rp 29,2 miliar. Namun, kemampuan total penyerapan sebanyak   Rp 36,2 miliar atau 89,4 %. “Hal ini menunjukkan kondisi kinerja  Pemprov DKI tergolong buruk dan  masih gagal mencapai target alokasi. Memang  realisasai atau penyerapan anggaran tahun 2015 lebih besar ketimbang 2014,” tuturnya.

Menurutnya, kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran alokasi APBD urusan penanaman modal yakni sekitar 72%.  Angka membuktikan kondisi kinerja Pemprov, termasuk di bawah kepemimpinan  Ahok lebih buruk. Tak mampu mencapai target diharapkan tiap tahun.

Kasus LRT

Muchtar mengatakan, di media sosial (medsos) beredar hoax pendukung Ahok mengklaim gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo, tak pernah membangun Light Rapid Transit (LRT). Padahal, kata pendukung Ahok,  era Ahok – Djarot memakai dana dari  APBD bisa untuk membangun LRT.

“Betulkah Ahok membangun LRT memakai APBD? Tidak sama sekali,” ujar Muchtar.

Alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini menjelaskan, pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap.  Pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Kedua, meliputi lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.

Proyek LRT Jabodebek bernilai Rp 23 triliun  ini ditargetkan selesai paling cepat akhir 2018. Meski sudah berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek ini belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Peraturan Presiden (Perpres) proyek ini akan dibiayai APBN.

“Bagaimana bisa pendukung buta Ahok mengklaim proyek ini dibiayai APBD DKI? Jelas, ini hanya tipu-tipu,” tandas Muchtar.

BUMD Jakpro Kekurangan Dana

Muchtar mengemukakan  Ahok omdo dan pendukung buta Ahok tipu-tipu kian terbukti dalam kasus permodalan Jakpro utuk pelaksanaan penyediaan jasa konstruksi pada proyek LRT.

Jakpro  yang merupakan salah satu pengembang dan BUMD milik Pemprov DKI sendiri ternyata  kekurangan dana Rp 2 triliun. Dana tersebut dari total Rp 6,1 triliun  merupakan bagian Jakpro, dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian mereka di proyek LRT (Rp 5,6 triliun) serta renovasi kompleks Pacuan Kuda dan Velodrome di Jakarta Timur.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok tak mampu memecahkan masalah permodalan Jakpro ini. Realitas menunjukkan, Jakpro berharap dapat bantuan pemerintah pusat.

“Indikator Ahok tak mampu mengurus  bidang penanaman modal dapat membantu rakyat DKI menyatakan mereka membutuhkan gubernur baru sebagai pengganti Ahok,” pungkasnya. (arh)

Baca Juga:

TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP

Kasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30

Jubir Istana dan Ahok, Rakyat Jangan Takut!

NSEAS: Ahok Tidak Pro Koperasi dan UMKM

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.