Selasa, 21 September 21

Peneliti NSEAS: Kebangkitan Komunisme Dampak Indonesia Berpaling ke Cina

Peneliti NSEAS: Kebangkitan Komunisme Dampak Indonesia Berpaling ke Cina
* Ilustrasi tenaga kerja asal Tiongkok. (foto: ist/net)

Jakarta, Obsessionnews.com – Network for South East Asian Studies (NSEAS) menilai kecenderungan politik ekonomi Indonesia era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpaling ke Cina berdampak positif dan negatif terhadap dinamika politik dalam negeri Indonesia. NSEAS mengelompokkan dampak tersebut menjadi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek mencakup masuknya tenaga kerja Cina. Masuknya tenaga kerja Cina sebagai konsekuensi kesediaan Jokowi melaksanakan prinsip Turnkey Project Management telah menjadi isu politik dalam negeri Indonesia.

Turnkey Project Management ini mengatur bahwa Cina masuk investasi tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari Cina. Tidak boleh dihambat atau diganggu. Turnkey Project Management ini kemudian ditantadatangani oleh rezim Jokowi dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi nasional,” kata peneliti senior NSEAS Muchtar Effendi Harahap melalui keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Minggu (14/5/2017).

Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.

Akibatnya, lanjut Muchtar, tenaga kerja Cina berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Cina sudah dan terus akan mendatangkan dan migrasi secara massal tenaga kerja ke Indonesia.

“Hal ini menyebabkan hilangnya peluang lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, dan bahkan bisa terjadi konflik manifes (terbuka) rakyat Indonesia dengan kelompok tenaga kerja Cina yang datang ke Indonesia,” tandas alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, ini.

Muchtar mengungkapkan, dampak jangka pendek ini telah menimbulkan polemik dan persepsi publik adanya kebangitan komunisme. Argumentasi utamanya adalah Cina sebagai negara berideologi komunisme tentu akan membantu bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya keresahan dan kecaman rakyat Indonesia yang anti komunisme, terutama kelompok Islam politik, mantan perwira dan TNI, serta kaum terpelajar didikan Barat terhadap kebijakan rezim Jokowi terkait kerja sama ekonomi Indonesia-Cina dan pada gilirannya mengurangi legitimasi politik rezim Jokowi.

“Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan isu politik kebangkitan komunisme ini agar tidak menjadi konflik manifes,” tegas Muchtar.

Selain itu dalam dampak jangka pendek Muchtar mengkritisi proyek pulau palsu. Kini di teluk Jakarta sedang dibangun sejumlah pulau palsu/reklamasi. Proyek ini dipayungi oleh Gubernur Ahok yang kini sudah jadi terpidana penista agama Islam. Pulau palsu ini menjadi isu politik terkait dengan rencana permukiman orang asing dari Cina, termasuk tenaga kerja Cina.

“Terdapat klaim publik bahwa pembangunan sejumlah pulau palsu ini sebagai upaya untuk memindahkan rakyat Cina ke Indonesia dengan memberi permukiman dan perumahan. Gelombang rakyat Indonesia yang anti kebijakan pembangunan sejumlah pulau palsu ini semakin meningkat dan dinilai sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kelanjutan NKRI,” tutur Muchtar.

Menurutnya, rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan isu politik pulau palsu ini agar tidak menjadi konflik manifes.

Dampak jangka pendek lainnya adalah tentang isu asing, aseng dan asong. Isu ini menguasai kehidupan ekonomi politik Indonesia dan telah menjadi perbincangan di publik baik di media sosial, media massa maupun diskusi publik.

Muchtar mengatakan, konsep asing, aseng dan asong ini menunjukkan kritik dan kecaman atas realitas objektif Indonesia sekarang, bahwa kehidupan bernegara rakyat Indonesia telah dikuasai asing, aseng (ras Cina,) dan asong (penguasa pribumi yang menghamba terhadap asing dan asong).

Isu politik asing, aseng dan asong ini semakin membesar dan meluas sesuai dengan berkembangnya isu berbondong-bondongnya tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia dan penguasaan sebagian besar sumber daya Indonesia oleh kelompok konglomerat Cina (taipan).

“Isu ini juga dapat meningkatkan kecaman dan penolakan terhadap kegiatan ekonomi Cina di Indonesia sebagai realisasi kerja sama ekonomi Indonesia-Cina. Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan isu politik asing, aseng dan asong ini agar tidak menjadi konflik manifes dan tercipta kondisi rakyat dan negara Indonesia sesuai Pancasila dan konstitusi Negara,” tegas Muchtar.

Dampak jangka pendek lainnya adalah penyelundupan narkoba dan pekerja seks komersial (PSK) alias pelacur: Isu politik penyelundupan narkoba dan masuknya PSK dari Cina  menjadi polemik dan perbincangan publik akhir-akhir ini.

“Muncul isu di kalangan rakyat dan publik Indonesia, ditingkatkannya hubungan kerja sama ekonomi dengan Cina menyebabkan meningkatnya pemasokan barang haram narkoba ke Indonesia dari Cina. Selanjutnya, muncul isu meningkatnya jumlah PSK masuk ke Indonesia dari Cina,” kata Muchtar.

Menurutnya, rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan isu politik penyelundupan narkoba dan PSK dari Cina ini agar tidak menjadi konflik manifes.

Hal lain yang disoroti Muchtar dari dampak jangka pendek adalah kemunculan gerakan identitas pribumi. Selama era Orde Baru dan awal era Reformasi, labeling atau identitas pribumi untuk menunjukkan suatu kelompok politik di Indonesia sangat langka.

“Bahkan, dapat disimpulkan, tidak ada kemunculan gerakan identitas pribumi,” katanya.

Namun, lanjut Muchtar, seiring semakin meningkatnya kerja sama rezim Jokowi dengan Cina, dan perbincangan publik beragam dampak Indonesia berpaling ke Cina, mulai bermunculan kelompok-kelompok masyarakat madani atas identitas dan nama pribumi. Kelompok-kelompok pribumi dimaksud dapat ditemukan pada grup WahtsApp (WA) dan juga organisasi masyarakat.

“Kelompok-kelompok ini pada umumnya mengkritik dan memprotes ketidakadilan terhadap rakyat pribumi dan dominasi non pribumi khususnya ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia. Kritik dan kecaman bermunculan di grup WA dan pernyataan-pernyataan publik yang secara langsung maupun tidak berupaya membela kepentingan pribumi,” katanya.

Juga beredar dasar-dasar ideologis mengapa pribumi harus dibela, dan menolak dominasi non pribumi, bahkan hak-hak non pribumi terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

“Kemunculan gerakan identitas pribumi ini pada perjalanannya kelak dapat membantu timbulnya konflik manifes antara rakyat pribumi dan ras Cina. Karena itu, rezim Jokowi harus paham dan mampu mengendalikan gerakan identitas pribumi ini dengan kebijakan kekuasaan negara yang bertujuan meminimalkan ketidakadilan dominasi ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia,” kata Muchtar.

Dampak Jangka Menengah

Dampak jangka menengah dari kecenderungan Indonesia berpaling ke Cina yakni Indonesia niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenis dari Cina dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) kalangan pekerja asal Cina.

Muchtar mengungkapkan, membanjirnya produk konsumen dan sejenis dari Cina akan membawa dampak negatif terhadap kondisi kehidupan usaha industri produk konsumen dan sejenis dalam negeri.

“Ada perkiraan, satu dua tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara konsumen produk Cina dengan harga lebih murah ketimbang produk lokal. Dikhawatirkan, para investor asing akan mengalihkan investasi dan dana dari Indonesia ke Cina dan Vietnam. Akibatnya, terjadi pengangguran besar-besaran tenaga kerja atau buruh lokal,” tandas aktivis mahasiswa 1977-1978 ini.

Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dari kecenderungan Indonesia condong ke Cina  yakni Cina akan memperoleh hak mengelola pelabuhan minimum 30-an tahun atau bahan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun bandara akan dikendalikan Cina. Hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap kondisi kedaulatan dan peran negara dalam pengelolaan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat madani di Indonesia.

“Jika pada praktiknya keputusan mendasari rezim Jokowi berpaling ke Cina semata-mata atas dasar pertimbangan keuntungan ekonomi, maka Indonesia berpotensi untuk tergadai melalui skema investasi Cina. Dan Indonesia semakin kehilangan martabat dan kedaulatan sebagai negara bangsa dalam politik internasional,” pungkas Muchtar. (arh)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.