Jakarta, Obsessionnews.com – Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, muncul polemik antar pendukung pasangan calon (paslon). Paslon Anies-Sandi memaparkan prakarsa pembiayaan rumah bagi rakyat tanpa down payment (DP) atau uang muka.
Prakarsa Anies-Sandi tersebut mendapat kritik dari kubu Ahok-Djarot, sampai-sampai menggunakan penilaian menohok. Intinya pihak Ahok-Djarot menolak prakarsa itu, karena tidak mungkin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Mengapa pihak Ahok-Djarot menolak prakarsa bebas DP, padahal niat dan maksud Anies-Sandi membantu kebutuhan pokok rakyat DKI?
“Salah satu jawabannya adalah prakarsa bebas DP ini kampanye strategis, karena mencapai sasaran langsung kebutuhan dan isu strategis rakyat DKI. Memenuhi kebutuhan rumah rakyat ini menjadi program prirotas disukai rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, melalui keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Minggu (16/4/2017).
Jawaban lainnya, tutur Muchtar, selama ini Ahok-Djarot memimpin Pemprov DKI tak punya program penyediaan rumah milik. Yang ada menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
“Ini berarti rakyat tidak punya hak milik rumah, hanya sewa. Program tanpa DP ini memberi kesempatan bagi rakyat untuk memiliki rumah sendiri,” tegas alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini.
Apa bukti Ahok tidak menyediakan dan membantu rakyat DKI terkait urusan perumahan? Muchtar kemudian mengungkiapkan data, fakta, dan angka untuk menjawab pertanyaan ini.
Menurut Muchtar, Indikator penyerapan anggaran alokasi APBD urusan perumahan rakyat membuktikan Ahok selama ini tak mampu, gagal dan berkinerja sangat buruk.
Pada 2013 Pemprov DKI dipimpin Gubernur Jokowi. Direncanakan alokasi APBD urusan perumahan rakyat Rp. 1,051 triliun. Kemampuan Jokowi menyerap anggaran tersebut hanya Rp. 714 miliar atau 67,94%.
“Data ini menunjukkan kinerja Pemrov DKI tergolong lebih buruk karena hanya mampu menyerap 67,94%, di bawah 80%,” kritik Muchtar.
Pada 2014 Pemprov DKI dipimpin Gubernur Ahok. Rencana alokasi APBD 2014 Rp. 3,13 triliun. Total penyerapan Rp. 1,29 triliun atau 41,45%.
“Data ini menunjukkan kinerja Gubernur Ahok sangat buruk karena penyerapan anggaran alokasi APBD di bawah 50%,” tegas Muchtar.
Masih di era Ahok, rencana alokasi APBD 2015 meningkat menjadi Rp. 3, 34 triliun. Total penyerapan sebesar Rp.,1, 99 triliun atau 59,50%.
“Data ini menunjukkan kinerja Ahok lebih baik ketimbang 2014. Namun, kinerjanya masih tergolong sangat buruk,” ujar Muchtar.
Menurutnya, rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran perumahan rakyat ini hanya sekitar 56% atau tergolong sangat buruk.
“Angka ini bermakna baik Jokowi dan Ahok tak mampu dan gagal mengurus perumahan rakyat,” cetusnya.
Indikator penilaian kinerja berikutnyaadalah pembangunan Rusunawa. Pemprov DKI Jakarta 2013-2017 sesungguhnya tidak menyediakan rumah bagi MBR karena tidak pernah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Meski begitu proyek Rusunawa penuh mangkrak dan gagal.
Muchtar mengutip website pendapat.id yang menyajikan data Rusunawa yang gagal dan mangkrak tersebut:
- Proyek Kampung Deret .
- Proyek Kampung Susun.
- Rusunawa terkait sumber dana bagi hasil dari Pemerintah (pusat) senilai Rp 2 triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi.
- Proyek Rusunawa.
- Proyek Rusunawa Semper Barat.
- Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum.
- Proyek Rusunawa Pinus Elok.
- Proyek Rusunawa Cakung Barat .
- Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM.
- Proyek Rusunawa Marunda, Jakarta Utara.
- Proyek Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.
- Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan.
- Proyek Rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakut.
- Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Proyek Rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur.
Muchtar menilai Ahok sungguh tidak peduli pada urusan rakyat dari parameter perumahan rakyat. Kegagalan proyek Rusunawa mudah ditemukan. Tidak menyediakan Rusunami, juga tak membangun Rusunawa. Sementara Anies-Sandi telah memprakarsai program pembangunan perumahan bagi rakyat tanpa DP.
“Ini bikin pendukung buta Ahok sewot,” ucapnya.
Karena itu, lanjutnya, gubernur baru DKI mendatang harus memiliki program perumahan bagi rakyat tidak semata tanpa DP, tapi juga membangun perumahan bagi rakyat dalam bentuk Rusunami seperti pernah dilakukan Gubernur Fauzi Bowo. (arh)
Baca Juga:
Elektabilitas Anies-Sandi Ungguli Ahok-Djarot di Survei Indikator
Pengamat: Hanya Kecurangan yang Bisa Kalahkan Anies-Sandi
Anies-Sandi Unggul di Lima Survei
