Senin, 19 April 21

Penambahan Pimpinan MPR untuk Stabilitas Politik atau Pemborosan?

Penambahan Pimpinan MPR untuk Stabilitas Politik atau Pemborosan?
* Wakil Ketua MPR Taufik Kurniawan.

Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai penambahan tiga orang pimpinan
MPR yang baru tidak lain bertujuan untuk menjaga stabilitas politik nasional, khususnya menjelang tahun politik di pilkada 2018 dan pilpres 2019.

“Tujuannya menjaga stabilitas politik karena waktunya sudah sempit karena bulan Oktober 2018 sudah mulai kampanye,” kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan,  Senin (26/3/2018).

Menurut Taufik, penambahan tersebut merupakan hasil kesepakatan politik agar demokrasi berjalan lebih sehat. Taufik pun berharap penambahan tiga Wakil Ketua MPR dapat memperkuat koordinasi, tugas dan fungsi MPR kedepannya.

“Tinggal harapan-harapan yang lain kan semuanya tinggal setahun, harapannya bisa lebih bagus dan kuat koordinasi terkait tugas dan fungsi MPR,” ujarnya.

Tiga pimpinan MPR baru dilantik hari ini dalam sidang paripurna. Mereka adalah Muhaimin Iskandar dari PKB, Ahmad Basarah dari PDIP dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Penambahan pimpinan MPR ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (UU MD3).

Sementara itu, terkait Fraksi PPP yang tidak menghadiri pelantikan tiga pimpinan MPR baru tersebut, Taufik menilai hal itu karena permasalahan redaksional yang ada dalam UU MD3. Menurut dia, semua pihak seharusnya menghormati apa yang sudah menjadi keputusan bersama yang diambil dalam Rapat Pleno MPR.

“Hal itu sudah dijelaskan Pimpinan MPR, saat ini satu-satunya peluang adalah menunggu hasil uji materi UU MD3,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai penambahan kursi pimpinan tidak memiliki urgensi dan tujuan yang jelas untuk menghimpun aspirasi masyarakat.Sebaliknya, penambahan itu hanya akan menambah beban keuangan negara.

“Punya konsekuensi logis terhadap pemborosan keuangan negara,” kata Pangi

Selain itu, Pangi menanggap penambahan kursi tidak dalam momentum yang tepat, di mana rakyat sedang kesulitan mengenai ekonominya. Sehingga langkah tersebut dinilai menabrak nalar sehat.

Belum lagi kata dia, saat ini citra DPR disorot, institusi yang paling rendah kepercayaan (trust publik) karena perilaku korupsi serta minimnya produk legislasi yang berkualitas.

Menurutnya, terkonfirmasi bahwa elit parpol di DPR lebih mementingkan kepentingan kelompok dan golongan tertentu atas nama menjaga stabilitas politik. Padahal tidak terlihat urgensinya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Pimpinan DPR, DPD dan MPR baru dengan fasilitas yang dimilikinya paling tidak akan dijadikan sebagai alat komoditas politik memainkan sintemen opini politik dalam rangka tracing menaikkan bobot elektoral partai mereka,” pungkasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.