Jumat, 6 Desember 19

Penambahan Komisi DPR dan AKD Hanya Persulit Fraksi Kecil

Penambahan Komisi DPR dan AKD Hanya Persulit Fraksi Kecil

Jakarta – Kekisruhan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR patut disesalkan. Karena berkibat tugas DPR seperti penetapan agenda alat kelengkapan, penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, pemilihan anggota KPK dan sebagainya menjadi terganggu.

Tidak hanya itu, anggaran sebesar Rp16,24 miliar (yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta biaya rapat-rapat pembentukan alat kelengkapan DPR) menjadi sia-sia. Belakangan, upaya mengakhiri kekisruhan di DPR telah disepakati yaitu menambah jumlah komisi dan pimpinan alat kelengkapan.

Menanggapi perkembangan terkini dari persoalan yang melanda DPR, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 (Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), yang terdiri dari berbagai organisasi yang fokus kepada reformasi parlemen, mendesak dua hal.

Pertama, pilihan jalan keluar berupa penambahan posisi pimpinan alat kelengkapan DPR maupun jumlah komisi hanya akan mempersulit beberapa fraksi, khususnya fraksi kecil, dalam menempatkan perwakilannya di sana.

“Imbasnya, proses pengambilan keputusan di komisi akan berjalan lebih lama dan sebagian kecil fraksi akan kewalahan karena beban kerja yang melebihi keanggotaan fraksi itu sendiri,” tegas Koalisi yang diwakili Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) didampingi Sulastio dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam pernyataannya kepada Obsession News, Senin (10/11/2014).

Kedua, lanjut Roy, adanya konsekuensi berupa revisi UU MD3 seharusnya bukan menyediakan landasan hukum penambahan posisi pimpinan Alat Kelengkapan DPR (AKD) maupun jumlah komisi. “Namun sebagai pintu masuk mengembalikan prinsip proporsionalitas dalam mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan,” tandasnya.

Ia menegaskan, keberadaan prinsip proporsionalitas telah teruji sejak DPR periode 1999 – 2004. Bahkan keberadaan fraksi kecil seperti Fraksi Partai Gerinda (pada DPR periode 2009-2014) masih memungkinkan untuk menduduki posisi sebagai ketua pimpinan alat kelengakapan DPR (saat itu sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara/BAKN).

“Penggantian skema proporsionalitas dengan kebijakan pencalonan berdasarkan skema paket melalui UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak disertai argumentasi yang logis dan cenderung menjadi bagian kalkulasi politik yang ingin mendominasi DPR secara absolut,” terangnya. (Ars)

 

Related posts