Minggu, 24 Maret 19

Pemuda Muhammadiyah Nilai UU MD3 Produk Politik yang Buruk

Pemuda Muhammadiyah Nilai UU MD3 Produk Politik yang Buruk
* Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pimpinan Pusat (PP) menilai pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), merupakan produk politik yang buruk. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berani bersikap soal UU tersebut meski banyak ditentang masyarakat.

“Bagi saya, ini adalah laku drama politik yang jelek banget. Pak Presiden Jokowi seolah menganggap publik tidak paham,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (16/3/2028).

Menurutnya, sejak awal proses penyusunan UU MD3 tersebut melibatkan pemerintah secara intensif. Artinya terjadi pembodohan publik seolah menyatakan presiden tidak bersetuju dan tidak tahu menahu terkait dengan UU tersebut. Justru Presiden menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggungjawab dan mencari solusi,” sebutnya.

Padahal, lanjut Dahnil, presiden bisa saja tidak bersepakat karena ada ancaman serius terhadap demokrasi terkait pasal-pasal di MD3. “Mengeluarkan perppu, nah itu agaknya sikap terang dan tegas menyelamatkan demokrasi, tapi ternyata itu tidak menjadi pilihan Pak Jokowi,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan menolak untuk menandatangani UU MD3. Alasannya, UU tersebut terdapat unsur keresahan di tengah masyarakat. Meski tidak ditandatangani, Jokowi sadar bahwa UU MD3 tetap akan berlaku pada Kamis, 15 Maret 2018, setelah disahkan oleh DPR pada Februari 2018 lalu. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.