Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, termasuk yang ikut dalam pertemuan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Selasa (1/11/2016). Saat itu Jokowi yang didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno berdialog dengan 10 orang perwakilan MUI, 10 orang dari Muhammadiyah, dan 10 orang dari NU.
Menurut Dahnil seperti dikutip Obsessionnews.com dari laman Facebooknya, Selasa (1/11), suasana pertemuan itu layaknya pertemuan resmi. Jokowi menyampaikan tujuannya mengundang para tokoh tersebut. Kemudian beberapa tokoh menyampaikan pandangannya.
Dahnil menceritakan, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Misalnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan pihaknya fokus pada bagian itu. Haedar berpesan agar Jokowi menularkan keteladanan kepada para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.
Menjawab pernyataan para tokoh tersebut, tutur Dahnil, Jokowi menyatakan dirinya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum. Kalau (proses hukum) tidak berjalan dengan baik ia akan turun tangan.
Masih menurut cerita Dahnil, Jokowi menyatakan tidak melindungi Ahok, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Saya tidak melindungi Ahok. Saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan sebagai Presiden dan gubernur saja,” ujar Dahnil mengutip ucapan Jokowi.
Pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh agama dari MUI, Muhammadiyah, dan NU itu digelar di tengah suhu politik yang memanas menjelang demonstrasi ormas-ormas Islam di Jakarta pada Jumat, 4 November mendatang. Sebelumnya Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10).
Kasus Ahok Diserahkan Melalui Jalur Hukum
MUI sepakat kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok penyelesaiannya diserahkan melalui jalur hukum.
“Kita sepakat bahwa semua ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum,” kata Ketua Umum MUI Pusat Ma’ruf Amin kepada wartawan usai pertemuan para ulama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).
MUI merekomendasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al Quran dan ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Demo Tuntut Ahok Ditangkap
Al Quran surat Al Kafirun ayat 6 berbunyi: Lakum Diinukum wa Liya Diin. Artinya, untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.
Surat Al Kafirun ayat 6 itu dapat ditafsirkan seseorang tidak perlu ikut campur agama yang dianut orang lain. Jika ikut campur, maka akan terjadi konflik. Masalah agama memang masalah yang sensitif.
Ahok tidak menyadari betapa pekanya mencampuri urusan agama lain. Ahok yang non muslim membuat umat Islam marah ketika ia menyinggung soal Al Quran surat Al Maidah ayat 51 dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu, Selasa, 27 September 2016. Ketika itu calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 itu antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”
https://www.youtube.com/watch?v=MchL1Lip2q8
MUI dalam pernyataan sikapnya yang diteken Ketua Umum Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas pada Selasa (11/10), menyebut perkataan Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum.
Sebelumnya Ahok meminta maaf kepada umat Islam. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016).
Sejauh ini polisi menerima delapan laporan dari masyarakat terhadap Ahok. Selain itu muncul aksi demonstrasi yang menuntut agar aparat penegak hukum menangkap Ahok di Jakarta, Bandung, Banda Aceh, Makassar, dan lain-lain.
Namun, hingga kini polisi belum menangkap Ahok. Oleh karena itu berbagai ormas Islam akan kembali berunjuk rasa di Jakarta pada 4 November mendatang. Demonstasi yang difokuskan di depan Istana Presiden tersebut dikabarkan merupakan demonstrasi besar-besaran.
Sebelumnya pada Jumat (14/10) Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas Islam lainnya menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan tuntutan yang sama. Namun, karena hingga detik ini Polri belum menangkap Ahok, maka mereka akan kembali beraksi pada 4 November. Sasarannya kali ini adalah Istana Presiden. Mereka mendesak Presiden Jokowi turun tangan. Sejumlah pihak, termasuk Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menuding Jokowi melindungi Ahok. (@arif_rhakim)
Baca Juga:
Penyelesaian Kasus Ahok Diserahkan Melalui Jalur Hukum
Demo 4 November Jangan Mainkan SARA
Survei KedaiKOPI: Hina Al Quran, Elektabilitas Ahok Turun
MUI Nyatakan Ahok Hina Al-Quran dan Ulama
Ahok Minta Maaf ‘Trending Topic’ di Google
Akhirnya, Ahok pun Minta Maaf!
Parmusi Akan Tuntut Ahok tentang Penistaan Agama Islam
