Padang, Obsessionnews- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah (LHP) Provinsi Sumbar tahun 2015 ini adalah yang ke empat sejak tahun 2012.
Pemprov Sumbar pertama kali mendapat WTP tahun 2012. Berdasar LHP BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Sumbar tahun 2012, masih disertai paragraf penjelasan (menyangkut masalah aset).
Tahun 2013-2014 memperoleh opini WTP murni tanpa pargaraf penjelasan. Sepanjang tahun 2015 Sumbar berusaha mempertahnkan prediakt opini WTP dengan mematuhi ketentuan yang ada, menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan serta menindaklanjuti temuan tahun-tahun sebelumnya.
“Berkat komitmen yang kuat dan kerja keras semua pihak, opini WTP dapat diperoleh kembali. Berarti Sumbar sudah memperoleh opini WTP empat kali berturut-turut,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan usai Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015, Selasa (24/5).
LHP atas LKPD Sumbar tahun 2015 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Eldy Mustafa kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumbar, Selasa 24 Mei 2016.
Irwan Prayitno menyatakan bahwa penilaian tertinggi di bidang pengelolaan keuangan ini adalah hasil kerja keras aparatur Pemprov Sumbar muali dari golongan terendah, pegawai outsourching, staf, pejabat strukural, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan semua unsur yang dipimpin oleh Gubernur. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
