Padang, Obsessionnews – Pemprov Sumbar menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) untuk mengevaluasi anggaran pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat dengan membahas bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pembahasan direncanakan dilaksanakan pada Kamis (27/8).
Kepala Biro Binas Sosial (Binsos) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar, Syahril B mengatakan, agenda pembahasan dalam rapat selain mengevaluasi anggaran juga akan membahas tentang usulan Wapres untuk menghibahkan Masjid Raya Sumbar ke masyarakat.
“Rencanya hari Kamis nanti kita akan rapat bersama Pak Gubernur untuk membahas hal ini. Lagi pula Pak Gubernur sedang berada di Bogor menghadiri pertemuan gubernur se Indonesia,” kata Syahril kepada wartawan, Selasa (25/8).
Diketahui, saat Wapres RI Jusuf Kalla saat silaturrahmi dengan pimpinan wilayah Dewan Mesjid Indonesia dan jamaah serta penyerahan secara simbolis mobil pemeliharaan mesjid/akustik mesjid di Mesjid Raya Sumatera Barat, Padang, Minggu (23/8), mengkritisi anggaran pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat karena dinilainya terlalu besar dan harus dievaluasi kembali.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan membahas kembali anggaran pembangunannya dan dikurangi dari total kebutuhan anggaran yang sudah ditetapkan.
“Saya sama Irman (Ketua DPD RI Irman Gusman-Red) sudah lihat anggarannya. Menara Rp 80 M, menara apa itu. Satu gedung Rp 10 M. Kalau pengurus masjid yang bikin tidak sampai setengahnya. Ini bisa cepat selesai kalau pembangunannya diserahkan dan dipercayakan pengawasannya pada masyarakat. Saya minta Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu mengevaluasi anggaran ini,” kata JK.
Sementara itu, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprasjaltarkim), Suprapto menuturkan, anggaran pembangunan Masjid Raya Sumbar lebih mahal jika dibanding dengan masjid lainnya karena bangunan masjid dirancang sebagai bangunan yang ramah gempa.
“Mengingat Sumbar rawan gempa, struktur bangunan Masjid pun didesain aman gempa dan sekaligus dirancang sebagai shelter,” kata Suprapto disela-sela kunjungan Wapres.
Pemerintah Provinsi Sumbar menyesuaikan bangunan Mesjid Raya Sumatera Barat dengan kondisi wilayah Sumbar yang rawan gempa berdasarkan aturan yang sudah dikeluarkanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera).
“Maka berdasarkan aturan tersebut, masjid dibangun dengan struktur yang lebih mahal,” ujar Suporapto.
Khusus pembangunan menara yang juga dinilai mahal, dikarenakan menara ini dirancang sekaligus untuk dijadikan tempat wisata.
“Secara teknis kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kita juga siap untuk mengevaluasi lagi. Tapi kita tidak mau lah bantah-bantahan tentang itu,” kata Suprapto. (Musthafa Ritonga)
