Minggu, 5 Desember 21

Pemkot Pontianak Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkot Pontianak Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

Pontianak, Obsessionnews – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 4/2015 tentang perubahan ke-4 atas Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi salah satu kendala terlambatnya proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Dengan terbitnya Perpres tersebut, menurut Wakil Walikota Pontianak  Edi Rusdi Kamtono, perlu segera disosialisasikan kepada Kelompok-kelompok kerja (Pokja) Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Menurutnya, Pemkot Pontianak berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu di akhir bulan Maret dan awal April ini kita harapkan 60 persen pengadaan barang dan jasa sudah harus dimulai dan saat ini ada yang sudah diumumkan.

“Pemkot Pontianak berharap di akhir bulan Juni harus sudah selesai semuanya untuk diumumkan, dan kita tidak mau bertele-tele dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran,”  kata Edi Rusdi saat ditemui di Pontianak, Rabu (8/4/2015).

Ia mengaku, Pemkot Pontianak terbantu dengan hadirnya Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (Perwa) No. 68/2012 dan mulai dilantik pada 2013.

Edi menegaskan, hadirnya LPI PBJ di Kota Pontianak sangatlah penting dalam memantau pelaksaan anggaran mulai dari musyawah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa sampai ke kecamatan.

“Dalam hal peningkatan kapasitas anggota LPI-PBJ agar lebih berkualitas dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya mulai dari proses pengadaan hingga penyerahan barang/jasa tersebut. Sebaiknya LPI PBJ bisa bekerjasama dengan berbagai elemen yakni lembaga swadaya masyarakat (LSM), Non Goverment Organization (NGO), komunitas-komunitas masyarakat yang konsen pada pengawasan anggaran serta organisasi kemahasiswaan pemuda (OKP),” jelasnya.

Pontianak2

Untuk itu, Edi meminta anggota LPI-PBJ lebih mengefektifkan kinerjanya yakni memantau terutama mulai dari Rencana Umum Program (RUP) hingga memonitor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana yang sudah melakukan pelelangan. “Yang paling terutama yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

“Untuk paket-paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Pontianak, paket-paket yang berdampak pada kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam proses pengadaan barang/jasa,” tambahnya.

Edi menyebutkan, tentang paket-paket anggaran seperti peningkatan jalan, pengadaan – pengadaan terkait percepatan-percepatan pelayanan kepada masyarakat langsung dan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas yang didahulukan. (Saufi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.