Jumat, 17 September 21

Pemkot Bandung Segera Tindak 13 Bangunan Diduga Tak Berijin

Pemkot Bandung Segera Tindak 13 Bangunan Diduga Tak Berijin

Bandung, Obsessionnews – Pemerintah kota Bandung segera melakukan tindakan terhadap 13 bangunan yang diduga tidak berijin.

Demikian disampaikan Walikota Bandung Ridwan Kamil di Kantor Pemerintah kota Bandung, Rabu (2/12).

“Atas perintah saya coba inventarisasi gedung yang tak berijin termasuk 13 gedung yang bermasalah untuk diberi sanksi,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan semua pelanggaran harus ditindak sesuai Peraturan Walikota atau Perwal dan segera dilakukan pekan ini.

Sementara itu Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Ema Sumarna menandaskan pihaknya hanya mengurus perijinan, sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan dan sanksi atas pelanggar ijin maupun bangunan yang tidak berijin.

“Kita akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya, Satpol PP dan Dinas terkait lainnya untuk melakukan tindakan berikutnya,” ujarnya.

Ke-13 bangunan yang diduga tidak berijin tersebut adalah  1. Hotel Pullman depan Gedung Sate Bandung : Izin terbit tahun 1997, sebelum BPPT berdiri, informasi tidak dibawah penguasaan BPPT.

2. Transmart, pernah terbit IMB Kantor 2 lantai sudah dibekukan.

3. Infomedia, belum ada pengajuan.

4. Kantor PDIP, belum ada pengajuan.

5. Harper Hotel, sudah terbit IMB, ada pelanggaran sudah dilakukan teguran 1 dan ceklap kedua.

6. Noor Hotel, belum ada pengajuan.

7. Hotel Jl. Mustang, sudah terbit IMB Wisma, ada pelanggaran, sudah dilakukan teguran.

8. Hotel Gery Jl. Kebon Kawung, sdh terbit IMB 4 lantai, ada pelanggaran sampai 6 lantai, sudah dilakukan teguran.

9. Hotel Tune, sudah ada IMB, ada pelanggaran, dalam proses pengenaan sanksi.

10. Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) belum ada IMB, sudah ceklap, tidak boleh ada tindakan dari BPPT.

11. Unla, belum ada pengajuan.

12. Poliklinik Tubagus Ismail, ada IMB terjadi pelanggaran, sudah diberikan teguran.

13. Wisma Jl. Cibogo, blm ada pengajuan.

Sementara itu warga kota Bandung Lia Nurhambali mendesak Pemerintah kota Bandung untuk transparan dalam melakukan penindakan.

“Keterbukaan informasi publik harus betul-betul dihargai dan dibuka nama-nama pelanggar tersebut ke publik, sehingga ada rasa jera,” tegasnya.

Lia juga mensinyalir ada pejabat dibalik pembekingan perijinan tersebut baik legislatif eksekutif dan pejabat lainnya yang dinilai penyalahgunaan wewenang.

“Jadi sebelumnya ada semacam sidang mengapa berbuat seperti itu, kemudian akan menjadi preseden buruk apabila sanksi hanya berupa materi tanpa ada sanksi hukum, apalagi terhadap pejabat yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.