Kamis, 20 Februari 20

Pemilihan Pimpinan MPR, Rebutan Proyek “Empat Pilar”

Pemilihan Pimpinan MPR, Rebutan Proyek “Empat Pilar”

Pemilihan Pimpinan MPR, Rebutan Proyek “Empat Pilar”
Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI)

Hiruk pikuk proses pemilihan ketua MPR RI semakin panas. Koalisi elite yang terbelah menjadi dua yakni Koalisi Merah Putih (KMP)  vs  Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali akan memperebutkan jabatan pimpinan MPR. Sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan terpolarisasi dalam dua kelompok yang saling berhadap hadapan tersebut.

Namun publik bertanya apa sesungguhnya yang mereka perebutkan? MPR ini lembaga apa? Sejak amandemen ke-4 tahun 2003 lalu, MPR praktis lumpuh, tidak berguna, tidak lagi dapat membuat produk perudangan yang mengikat lembaga-lembaga negara lainnya.

MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi. MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat Ketetapan MPR (TAP MPR) yang dulunya merupakan keputusan tertinggi negara dan mengikat semua lembaga tinggi negara. MPR tidak lagi memiliki kewenangan mentapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dulu merupakan strategi negara  yang harus ditaati semua lembaga tinggi negara.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat presiden dan memberhentikan presiden di tengah jalan. Pemberhentian presiden harus melewati proses yang panjang, melewati DPR, putusan MK, yang tidak mudah. MPR Tidak lagi memiliki kewenangan meminta pertanggung-jawaban presiden, menolak atau menerima pertanggung-jawaban presiden atas pelaksanaan GBHN.

Pelumpuhan MPR merupakan proyek reformasi yang disponsori oleh lembaga keuangan internasional IMF, didanai lembaga internasional NDI, disokong oleh LSM-LSM yang menjdi komparador mereka. Pelumpuhan MPR menandai dimulainya  demokrasi liberal, demokrasi pemilu langsung, demokrasi voting, demokrasi 50%+1, demokrasi yang berakar pada nilai-nilai materialisme-individualisme.

MPR sekarng tidak lain adalah macan ompong. MPR bukan lagi manifestasi kedaualatan rakyat. Tinggal satu yang menjadi kewenangan MPR yakni melakukan sosialisasi proyek empat pilar, proyek bermasalah yang mengalami cacat secara fundamental, baik dari sisi filosofi maupun indeologi. [***]

*) Salamuddin Daeng – Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Peneliti senior The Institute for Global Justice (IGJ)

 

 

Related posts