Rabu, 3 Juni 20

Pemerintahan Potensial Terganggu Akibat Konflik Parpol

Pemerintahan Potensial Terganggu Akibat Konflik Parpol

Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK minimal dalam bulan-bulan ke depan akan mengalami ketergangguan dalam membangun komunikasi dengan parlemen (DPR) jika konflik internal Golkar serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lambat penyelesaiannya.

“Hal ini terkait dengan otoritas pimpinan kedua Parpol itu yang masih dualisme,” ungkap Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Ida  kepada Obsession News, Senin (8/12/2014).

Dalam kubu tersebut ada yang masing-masing memegang kekutan yang terbagi di Kubu PPP pimpinan Djan Faridz dan kubu Romy. Sementara di Golkar ada kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan ada kubu Aagung Laksono (AL). Tentu saja pimpinan fraksi dan para anggotanya akan salah melangkah.

“Hanya saja memang masih sedikit beruntung karena Ketua DPR-nya, Setya Novanto yang tegas berada di kubu ARB. Sedangkan para Wakil Ketua DPR dari KMP (PD, PKS, PAN dan Gerindra) tidak memiliki masalah internal, sehingga di pimpinan DPR masih akan solid,” ungkap La Ode.

Namun demikian, lanjutnya, kesolidan KMP (Koalisi Merah Putih) ini akan sedikit terganggu terkait dengan sikap masing-masing Parpol mengenai Perppu UU Pilkada. Dalam situasi ini, menurut dia, di satu pihak Partai Demokrat (PD) agaknya bersikap dukung Pilkada langsung, sementara Golkar kubu ARB sudah secara tegas menyatakan sikap tolak Perppu Pilkada.

“Melalui kondisi seperti ini, kecanggihan para poltisi Golkar yang ditengarai kubu ARB memang sedang diuji, untuk  melakukan tindak progres terkait pertama ingin menang dalam menolak Perppu Pilkada maka harus mampu melunakkan sikap PD untuk bersamanya. Kedua, terkait dengan sikap kubu ARB yang akan gagalkan hasil Munas Bali,” bebernya.

Karena persoalan tersebut, menurut La Ode, pihak Pemerintah pun sekarang juga telah diuji, dan diharapkan tidak salah melangkah dalam menyikapi perkubuan di internal parpol tersebut. Karena jika berpihak pada salah satu kubu, maka bisa dianggap sebagai pencipta dan pemeliharan konflik parpol.

“Bahkan, bukan mustahil akan dianggap sebagai ‘balas dendam’ atas kebijakan masa lalu Golkar era Soeharto yang kerap menciptakan konflik di internal Parpol termasuk di dalamnya PDI sehingga lahirnya PDI Perjuangan yang sekarang ini berkuasa,” tambahnya.

“Masyarakat bangsa ini mau menyaksikan atau apakah mau berada pada pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan persoalan politik dan rakyat!” tutur La Ode mengingatkan. (Asm)

 

Related posts