Kamis, 17 Oktober 19

Pemerintahan Jokowi Sukses Jaga Stabilitas Berbagai Aspek

Pemerintahan Jokowi Sukses Jaga Stabilitas Berbagai Aspek
* Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Seretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi memberikan keterangan pers mengenai Pilkada Serentak 2017, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2/2017) malam. (Foto: BPMI)

Jakarta, Obsessionnews.com – Empat tahun lebih Joko Widodo menduduki kursi RI-1. Hal ini memang bukan waktu ideal bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk merampungkan semua  program yang sudah dicanangkan di setiap kementerian atau lembaga. Namun paling tidak setiap kementerian sudah menunjukkan kinerja positif dari capaian-capaian yang sudah didapat, seperti dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Di awal masa pemerintahan Jokowi pada 2014 lalu adalah waktu yang cukup berat, karena gesekan sengketa Pilpres antar dua kubu masih sama-sama kuat. Namun, itu bisa teratasi, semua daerah aman dan kondusif, tidak bergejolak.

Bahkan di tahun-tahun setelahnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia juga berlangsung tertib dan aman. Dengan situasi yang aman itu, fokus pemerintah pusat hanya  ingin memastikan prorgam strategis pusat bisa berjalan di provinsi dan di kabupaten/kota. Pemerintah pusat juga terus mendorong upaya penguatan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, sesuai arahan dan janji Presiden.

 

Baca juga:

Perhutanan Sosial Wujud Kepedulian Jokowi kepada Petani 

Pemerintahan Jokowi Sukses Jaga Stabilitas Harga Pangan

Di Era Jokowi Tercipta 9,4 Juta Lebih Lapangan Kerja

 

Namun hingga tahun 2018 pemerintah pusat belum pernah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) karena tidak ada daerah yang masuk dalam kategori kinerja rendah selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Ini menandakan pemerintah pusat sukses menjaga stabilitas daerah dalam berbagai aspek, baik politik, ekonomi, dan sosial.

Penguatan pusat ke pemerintah daerah juga diwujudkan pengalokasian Dana Desa dan rencana Dana Kelurahan. Pemerintah sudah membuat kebijakan serta program yang bisa menguatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di desa lebih baik dengan berbagai aturan yang dikeluarkan. PP yang telah dibuat, adalah PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang telah dihasilkan, antara lain Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa.  Permendagri lainnya yang telah dikeluarkan adalah Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Tidak hanya itu pemerintah pusat dengan DPR juga sudah merampungkan UU Pilkada, UU Pemilu, dan UU Ormas. Untuk menyukseskan Pilkada, perekaman e-KTP di seluruh Indonesia  telah mencapai 95,6 persen. Pemerintah pusat juga tengah mengejar target perekaman 8 juta e-KTP selesai tahun ini. Lalu  meluncurkan produk sistem peraturan daerah elektronik (e-perda). Kemudian, membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk penguatan daerah. Salah satunya dengan KPK.  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sukses mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Kementerian Menuju Informartif dari Komisi Informasi Pusat. (Subhan Husaen Albari)

Artikel ini dalam versi cetak telah dimuat di Majalah Men’s Obsession Edisi Januari 2019 dengan judul “Sukses Menjaga Stabilitas Berbagai Aspek”.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.