Pemerintahan Jokowi-JK Terancam Bangkrut
Oleh: Salamuddin Daeng
Meski Pemerintahan Jokowi telah menaikkan harga seluruh kebutuhan pokok untuk mengeruk pajak komsumsi, memberi kelonggaran ekspor ilegal kepada Freeport dan Newmont serta perusahaan tambang lainnya, membuka kembali keran impor beras, serta kebutuhan pokok lainnya untuk mendapatkan pajak bea masuk serta menandatangani berbagai MOU investasi dengan China, Jepang dan berbagai negara lainya, namun semua tidak membawa hasil.
Selain itu, pemerintah juga sudah menaikkan harga BBM, tariff dasar listrik, gas, transfortasi, dan lain-lain untuk menggenjot penerimaan pajak dari belanja masyarakat. Meski pengeluaran masyarakat sudah meningkat berkali-kali lipat, namun ternyata tidak berkorelasi dengan penerimaan pajak pemerintah. Padahal, harapan pemerintah adalah demikian.
Pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu mendapatkan pendapatan negara untuk membiayai jalannya negara dan pemerintahan ini terancam ambruk dengan cepat. Pemerintahan Jokowi tidak kompeten dalam mengelola negara, para menterinya tidak memiliki kemampuan menjalankan roda pemerintah. Pemerintahan Jokowi akan berakhir menyedihkan.
Padahal, Presiden Jokowi sudah berkoar dengan target pengeluaran APBN yang bombastis, lengkap dengan mega proyek tol laut, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur lainnya. Sementara pada saat yang sama target penerimaan pajak Triwulan I 2015 jeblok, dan kejadian ini adalah yang terburuk dalam 5 tahun terakhir.
Berdasakan catatan Ditjen Pajak, realisasi setoran pajak dari awal tahun hingga 28 Maret 2015 sebesar Rp170 triliun. Jumlah ini hanya 13,65 persen dari target sebesar Rp1.296 triliun. Seharusnya penerimaan pajak setiap triwulan mencapai Rp324 triliun.
Capaian pajak Pemerintahan Jokowi benar benar menyedihkan. Mengapa? Ekonomi sudah benar loyo, banyak perusahaan yang bergerak di sektor tambang ambruk karena tingginya biaya produksi, jasa dan perhotelan ambruk akibat kebijakan Jokowi sendiri, kredit macet di mana-mana akibat kebijakan suku bunga tinggi, yang memukul balik penerimaan pajak pemerintah.
Sekarang yang dipikirkan perusahaan-perusahaan adalah bagimana membayar utang-utang mereka, yang telah meningkat dua kali lipat akibat ambruknya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Perusahaan swasta, BUMN, bank dan lembaga keungan lainnya berada di ujung tanduk. Tampaknya Jokowi perlu membuka “kotak amal” untuk membiayai pemerintahannya dan membailout bank yang sedang sekarat. [#]
*) Salamuddin Daeng – Pengamat Asosiasi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta dan Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ).
