Jakarta, Obsessionnews – Sejak mendapat amanah memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2014, duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan perang terhadap narkoba. Pengedar dan gembong narkoba dieksekusi mati! (Baca: DPD RI Apreasi Ketegasan Pemerintah Eksekusi Mati Terpidana Narkoba)
Pada mulanya berbagai pihak mencibir program pemerintahan Jokowi-JK yang memerangi narkoba dengan eksekusi mati. Mereka menilai itu sekadar wacana. Namun, ternyata mereka kecele. Pasalnya, pemerintah berani mengeksekusi mati gembong narkoba pada 18 Januari 2015. Adapun yang dieksekusi mati berasal dari dalam negeri dan luar negeri. (Baca: Final, Jokowi Tak Mau Omong Lagi Soal Eksekusi Mati)
Dan Indonesia pun menjadi sorotan dunia internasional. Beragam reaksi yang pro dan kontra pun bermunculan. Banyak yang memuji Indonesia yang berani mengeksekusi mati gembong narkoba. Tapi, di lain pihak, kecaman pun datang bertubi-tubi. Indonesia dituding melanggar hak asasi manusia (HAM). (Baca: Sekjen PBB Imbau Indonesia Urungkan Eksekusi Mati)
Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, pemerintahan Jokowi-JK tak mempedulikan protes dari dunia internasional. Pemerintah tetap konsisten melaksanakan hukuman mati terhadap gembong narkoba. (Baca: Kejagung Tidak Mungkin Batalkan Eksekusi Mati)
Indonesia kembali menjadi perhatian dunia internasional ketika mengeksekusi mati delapan gembong narkoba dalam gelombang kedua di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015) pukul 00.25 WIB. Mereka adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), serta Zainal Abidin (Indonesia). (Baca: Andrew Chan Minta Menikah Sebelum Dieksekusi Mati)
Baru setahun memimpin Indonesia Jokowi-JK telah melakukan banyak upaya memberantas narkoba, antara lain mengeksekusi mati gembong narkoba. Di masa mendatang pemerintah akan terus meningkatkan upaya memerangi narkoba. (Arif RH)
