Jakarta, Obsessionnews- Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio menilai seluruh partai di dunia telah mengalami perubahan. Di era demokradi partai kerakyatan kini berubah gerakan menjadi gerakan elitis. Menurutnya partai yang sehat adalah partai yang mampu mengolah konflik diinternal sendiri tanpa interfensi pihak lain.
“Kalau tidak mampu maka harus ada regulasi, yakni mekanisme hukum melalui lembaga Yudikatif (MK),” katanya melalui diskusi publik dengan tema “Berakhirkah Kisruh Di PPP Pasca SK Muktamar Bandung Di Tetapkan Menkumham ? Di Cikini, Jakarta Pudat, Selasa, (3/5/2016) .
Katanya negara demokrasi moderen atau negara beradab jelas diatur dalam hukum negara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diinterfensi. “Ini tidak sehat kalau ada interfensi. Dijaman reformasi negara tidak boleh interfensi partai politik, sebab fungsi negara adalah penyelenggara administrasi, begitulah filosofi penyusunan UU partai politik,” katanya.
Selanjutnya ia mengatakan Djan Faridz telah dimenakan kekuatan hukum maka mestinya tidak ada lagi alasan pemerintah menginterfensi. “Ini melanggar hukum kalau tidak disahkan. Sebab keputusan MA itulah yang mesti dipatuhi pemerintah,” tuturnya.
Menurutnya tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan konflik PPP selain jalan hukum. Para Kiai dan ulama mestinya punya visi kebangsaan untuk mengoreksi pemerintah. “Ulama kan tunduk pada hukum (UU) bukan tunduk pada Romahmuziy atau Djan Faridz. Ulama harus punya jati diri,” serunya.
Begitu juga Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi mengatakan kalau kekuatan kedaulatan NKRI saat ini terdapat pada partai politik. ” Kalau berantakan partai politik maka berantakan NKRI. Ditenga demokrasi ini partai politik tidak sehat dan bisa jadi hanya sebagai ormas saja. Atau partai politik bisa eksis untuk pengurusnya saja tapi kurang bermanfaat untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.
