Selasa, 1 Desember 20

Pemerintah Targetkan UMK Jadi Bagian Dalam Pembangunan Ekosistem Syariah di Indonesia

Pemerintah Targetkan UMK Jadi Bagian Dalam Pembangunan Ekosistem Syariah di Indonesia
* Wapres, KH. Ma'ruf Amin saat virtual konpers (foto : Ist)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah menargetkan sektor usaha mikro kecil (UMK) menjadi bagian dari rantai pasok dalam ekositem syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan itu pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan penyederhanaan serta percepatan proses perizinan pendirian usaha. Bahkan pemerintah komitmen untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menyatakan dukungan pemerintah untuk menjadikan UMK menjadi bagian dalam pembanguna ekosistem ekonomi syariah perlu untuk terus diperjuangkan. Sebab selama ini UMK menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional lantaran kontribusinya terhadap PDB cukup besar.

“Kita ingin menjadikan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global,” kata Wapres Ma’ruf Amin usai membuka Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi UMKM secara daring di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Turut hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Pemerintah, lanjut Wapres, juga memfasilitasi UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran sehingga dapat mengakselerasi dukungan pemerintah yang sudah ada, seperti melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam program PEN, pemerintah membantu UMKM dengan subsidi bunga, penjaminan kredit, penempatan dana di bank umum untuk restrukturisasi kredit, bantuan produktif, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR.

Data tahun 2018 mencatat bahwa Indonesia sudah membelanjakan sekitar 214 miliar dolar AS untuk produk makanan dan minuman halal. Jumlah itu, imbuh Wapres, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya.

Padahal, lanjut Ma’ruf Amin, pasar global memiliki potensi besar yang pada 2017 produk halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS dan ia meyakini akan berkembang menjadi 3 triliun dolar AS pada 2023.

“Kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia,” ucapnya.

Sementara itu MenkopUKM, Teten Masduki mengatakan Industri halal telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di dunia. Data State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020 menunjukkan pada 2018 nilainya sekitar USD2,2 triliun dengan laju pertumbuhan mencapai 5,2 persen per tahun.

“Dalam hal ini Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,” kata Teten.

Menurut Teten, tantangan terbesar sertifikasi halal pada UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi yang tinggi, sehingga menyulitkan UMK dalam mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal.

“Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, atau gratis,” jelasnya.

Teten menegaskan, KemenkopUKM telah dan akan terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan untuk mendukung pengembangan Jaminan Produk Halal. Di antaranya, sejak 2015-2019 memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM.

“Hasil survey kami menunjukan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omzet usahanya naik sebesar 8,53%,” tutur Teten. (Has)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.