Sabtu, 29 Januari 22

Pemerintah Pusat Tanggung Sisa Anggaran Pengamanan Pilkada

Pemerintah Pusat Tanggung Sisa Anggaran Pengamanan Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah pusat akan menanggung kekurangan anggaran pengamanan pilkada serentak yang akan diambil dari APBN. Presiden lantas meminta Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, dan Menkeu secepatnya berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah penganggaran pengamanan ini.

Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada memang menyebut, pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan kepada APBD, dan dapat didukung APBN.

Dari seluruh anggaran Pilkada serentak yang hampir mencapai Rp 7 triliun, pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada menyatakan bisa menanggung pembiayaannya melalui APBD. Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang tidak sepenuhnya bisa dibiayai APBD. Kekurangan biaya pengamanan inilah yang akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.

Pilkada serentak sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Akan ada 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati dan 36 pemilihan walikota-wakil walikota.

Selain masalah anggaran pengamanan, Presiden juga meminta Mendagri segera menyelesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan regulasi untuk memperlancar pelaksanaan Pilkada serentak ini.

“Silakan berkoordinasi dengan KPU dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” ujar Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pilkada Serentak, di Istana Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Terakhir, Presiden meminta agar seluruh parpol bisa ikut serta dalam Pilkada serentak ini. Untuk itu, masalah-masalah hukum dari dua parpol (Golkar dan PPP) agar segera diselesaikan antar pimpinan parpol, DPR dan KPU. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.