Senin, 26 Oktober 20

Pemerintah Pertimbangkan Darurat Sipil Sebagai Opsi Terakhir

Pemerintah Pertimbangkan Darurat Sipil Sebagai Opsi Terakhir
* Petugas medis di RS Darurat Covid-19. (Foto: Detik)

Jakarta, Obsessionnews.com — Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi darurat sipil untuk mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pemerintah juga mempertimbangkan usulan pemberlakuan Darurat Sipil supaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dijalankan secara efektif,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Namun, Fadjroel mengatakan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19. Dalam menjalankan PSBB, kata Fadjroel, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif.

Pendekatan persuasif dimaksud akan dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, pemda, dan kementerian/lembaga terkait.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas terkait penanganan virus Corona, Jokowi mengatakan kebijakan PSBB perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Jokowi juga memerintahkan jajarannya menerapkan PSBB.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi.

Berdasarkan undang-undang (UU), sedikitnya ada tiga poin yang diatur dalam pembatasan itu. Pembatasan sosial berskala Bbesar diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK). Pembatasan itu untuk membatasi penyebaran penyakit.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu,” demikian bunyi Pasal 59 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018.

Selain itu, pembatasan sosial berskala besar meliputi sejumlah poin. Di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Berikut ini bunyi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK):

Pasal 59

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.