Jakarta, Obsessionnews – Pertumbuhan ekonomi pada zaman pemerintah Jokowi ini sangat melambat, dan terseok seok untuk mencapai target pertumbuhan pada level 5.7% .
“Lihat saja, kuatal pertama tahun 2015, pemerintah baru mampu pada level 4.7 persen,” ungkap Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada obsessionnews.com, Minggu (10/5/2015).
Kemudian, lanjut Uchok, Penurunan pertumbuhan ekonomi ini, oleh pemerintah Jokowi dicari penyebabnya atau diciptakan “kambing hitam” agar publik tidak menyalahkan presiden atau menteri menteri bidang ekonomi.
Ia pun menyebut, kambing hitam penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi adalah penurunan produksi minyak mentah, Batubara, dan adanya.kisruh KPK vs Polri.
Padahal, menurut dia, melambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh minimnya pencairan duit dari kementerian keuangan, atau belanja pemerintah dalam APBN belum maksimal. Hal ini, jelasnya, disebabkan, perombakan stuktural kementerian zaman Pemerintahan Jokowi belum selesai.
“Ada kementerian yang baru, dan ada beberapa kementerian yang dilebur ke dalam satu kementerian inilah yang menganggu proses perencanaan, dan pencairan anggaran pada level kementerian,” tandas Uchok.
“Terganggu belanja pemerintah atau proses pencairan anggaran kementerian disebabkan belum selesai perombakan dalam struktur kementerian,” bebernya.
Artinya, tegas dia, jabatan pada level eselon satu atau dirjen masih banyak yang kosong, dan belum terisi. “Pentingnya jabatan eselon satu untuk memberikan tanda tangan atau paraf pada dokumen anggaran agar bisa secepatnya duit bisa cair dari kementerian keuangan,” paparnya.
Selain itu, lanjut Uchok, belum terisi level eselon tiga ini mengakibatkan “dokumen anggaran” yang berisi uraian kegiatan dan anggaran, ternyata belum selesai dibuat.
“Sampai-sampai peraturan presiden No.36 tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2015, hanya berisi anggaran dan kegiatan yang ‘global’ tidak berisi kegiatan dan anggaran yang terperinci, dan jelas, seperti dijelaskan dan dipublikasi peraturan presiden zaman SBY,” ungkapnya pula.
Akibat belum maksimalnya belanja pemerintah ini, menurut Uchok, berakibat pada penarikan pajak, hanya sebesar Rp.198,2 triliun untuk triwulan pertama. “Padahal, setiap triwulan pemerintah Jokowi harus menarik pajak sekitar Rp372.3 triliun,” tuturnya.
Dari gambaran tersebut di atas, kata Uchok, Centre For Budget Analysis (CBA) mencatat bahwa pemerintah Jokowi belum bekerja seperti yang diharapkan rakyat. “Walaupun, motto presiden Jokowi adalah kerja, kerja,kerja. tapi yang dikerjakan belum maksimal, dan selama ini hanya makan gaji buta minim prestasi kerja,” sinisnya.
“Paling paling yg dikerjakan presiden Jokowi adalah acara acara seremonial seperti peresmian, blusukan yang tidak bermafaat buat rakyat,” tambahnya. (Asma)
