Minggu, 29 November 20

Pemerintah Jelaskan soal Pembagian Sertifikat Tanah Jokowi

Pemerintah Jelaskan soal Pembagian Sertifikat Tanah Jokowi
* Menteri Agraria Sofyan Djalil.

Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil ikut berkomentar soal kritikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, terkait program sertifikat tanah untuk rakyat yang sering dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sofyan menegakkan tidak ada penipuan yanh dilakukan pemerintah. Ia menjelaskan selama ini rakyat kalau mengurus sertifikat butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Namun, dengan program ini, waktu dan biaya diminimalisir, bahkan gratis. Sehingga, sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak-haknya atas tanah.

“Sehingga, sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi merasakan betapa rakyat penting sertifikat. Sertifikat, kita tahu dengan adanya sertifikat, paling sedikit konflik itu kita akan hindari di masa datang. Kan ada, jelas ukurannya, jelas batasnya, jelas pemiliknya pada sertifikat dikeluarkan oleh negara,” jelas Sofyan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya, sebelum ada program sertifikat untuk rakyat ini, masyarakat banyak yang lari ke rentenir untuk mendapatkan pinjaman. Karena, mereka tidak bisa menjadikan tanah sebagai jaminan di bank.Maka, melihat kondisi itu, Presiden Jokowi langsung mencanangkan sertifikat untuk rakyat, yang pada 2017 sudah mencapai lima juta sertifikat yang sudah dibagikan ke rakyat.

Ia menyebut, di antara rakyat itu, ada yang tanahnya hanya 50 meter hingga 100-200 meter.
Dengan adanya sertifikat, kata Sofyan, rakyat menjadi senang karena mereka bisa mencairkan dana di bank. Inj juga membantu menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sofyan juga keberatan, dengan pernyataan Amien Rais yang menyebut 74 persen tanah dikuasai oleh asing. Dari data yang ada di Agraria dan Tata Ruang, tidak seperti itu. Karena, untuk sertifikat rakyat, yang dibagikan adalah tanah rakyat.

“Kalau yang perusahaan-perusahaan itu kan HGU (Hak Guna Usaha). Yang pertama HGU, yang kedua adalah tanah hutan tanah industri. Itu enggak asing, perusahaan-perusahaan lokal. Ada satu dua, atau mereka perusahaan publik,” ujarnya.

Sofyan pun menantang untuk membuktikan, apakah benar ada kepemilikan asing terhadap tanah-tanah di Indonesia. Baginya, apa yang dikatakan Amien Rais itu tidak berdasarkan data.

“Coba dilihat, mana perusahaan yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan asing kontrol, enggak ada gitu lho. Sebab itu, datanya Pak Amien Rais mendapatkan data. Tetapi, mungkin sebagai politisi enggak perlu, tidak mendapatkan data, itu secara umum saja. Padahal, datanya enggak begitu,” jelas Sofyan.

Pemerintah memiliki data dan bukti empirik, seperti di Boyolali, setelah sertifikat dibagikan ke rakyat, maka bersamaan dengan itufinancial access juga meningkat. Maka kredit usaha rakyat (KUR) dan pinjaman di bank, menurut Sofyan meningkat luar biasa. Ia mengingatkan, pernyataan seorang ekonom yang berasal dari Amerika Latin.

“Dia mengatakan, tanah yang tidak punya sertifikat itu adalah aset yang idle. Tetapi, begitu tanah itu diberikan sertifikat menjadi lebih aset, aset yang hidup. Itu yang kita inginkan. Bagaimana dia bilang kibul,” kata Sofyan.

Selebihnya Sofyan tidak mengambil pusing soal sikap Amien Rais yang doyan lontarkan kritik Karena, memang selama ini Amien Rais selalu mengkritik. “Tetapi, kalau enggak kritik bukan Pak Amien Rais,” katanya seraya tersenyum. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.