Minggu, 24 Oktober 21

Pemerintah Jangan Hentikan Operasi Kendaraan Berbasis Online

Pemerintah Jangan Hentikan Operasi Kendaraan Berbasis Online
* Laode Ida.

Jakarta, Obsessionnews – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menilai aksi sopir angkut selama dua hari di depan Istana Presiden terlihat brutal dan anarkis. Demo sopir angkot kali ini yaitu menolak pengoperasian grab car atau grab taksi. “Itu brutal dan anarkis dengan merusak mobil pribadi. bbarangkali dikira grab car atau grab taksi (GC/T) itu hak mereka,” ungkapnya pada Obsessionnews.com, Selasa (15/3/2016).

Laode menyarankan agar pihak pemerintah tidak langsung mengiyakan tuntutan para sopir angkot untuk menghentikan operasi kendaraan sewa berbasis online. Mestinya, kata Laode, para sopir dan pengusaha taksi mengoreksi diri.

Menurutnya, pengguna GC/T sudah sangat nyaman dan aman pada pelanggannya. Apalagi ada kepastian harga, yang dianggap lebih murah dibanding taksi biasa, meskipun sudah ada indikasi dinaikkan. Konsumen juga tidak perlu khawatir  macet yang dapat berpengaruh pada nominal tarif. Bukan saja itu, melalui aplikasi online khusus ada kepastian waktu dijemput di tempat pemesanan.

“GPRS yang canggih memastikan pergerakan kendaraan itu bukan saja bisa memantau peta jalan yang dilewati (termasuk macet atau tidaknya), melainkan juga bisa dipantau baik dari pihak manajemen maupun keluarga pengguna. Canggih kan? Dan ini semua tak dimiliki oleh perusahaan taksi yang hari ini sedang unjuk kekuatan itu. Bahkan sejumlah kendaraan taksi, kecuali Blue Bird, sangat tak nyaman ditumpangi, diman saya pun kerap merasakannya,” tuturnya.

Bukan saja itu, Laode mengatakan setiap warga memiliki hak untuk berusaha bertahan hidup. Menurutnya melarang GC/T beroperasi sama halnya meniadakan pencarian para warga bangsa di tengah kesulitan ekonomi dalam negeri.

“Kalau alasannya pendapatan para sopir atau perusahaan taksi itu berkurang, mengapa mereka tak menyesuaikan cara, teknologi, tarif dan kenyamanan seperti yang ada pada GC/T? Ini kan aneh,” herannya.

Mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai  gerakan protes pihak perusahaan taksi umum merupakan ekspresi ketertinggalan yang tak mampu beradaptasi. Laode juga menganggap protes yang dilakukan bagian dari ancaman hak publik untuk dilayani secara nyaman.

“Ini artinya, jika pemerintah menurut saja pada tuntutan para sopir taksi itu, maka sama halnya dengan melarang warganya untuk dapat pelayanan angkutan yang berkualitas. Sementara hingga saat ini angkutan publik pemerintah masih sangat buruk,” kritiknya.

Laode mengakui kalau GC/T sungguh-sungguh nyata usaha ekonomi rakyat berbasis individu yang menjawab kebutuhan pelayanan bermutu bagi masyarakat. “Perusahaan taksi konvesional merasa tersaingi dengan gebrakan bisnis ber-IT itu. Aneh kan? Yang harus diingat oleh pemerintah, jangan sampai ketidakmampuan bersaing di tengah keinginan pihak perusahaan untuk meraup keuntungan besar maka usaha ekonomi rakyat akan dimatikan,” tegasnya.

Lebih lanjut Laode mengatakan  GC/T temasuk Go-Jek sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama ibu rumah tangga maupun wanitan karier. Bukan saja itu, bahkan anak-anak pun merasakan manfaat jasa angkutan itu dengan derajat kenyamanan yang tinggi.

“Aksi demonstrasi para sopir taksi yang ditopang oleh perusahaan mereka sudah secara langsung menimbulkan kekhawatiran  di kalangan orang tua, khususnya di Jabodetabek. Jangan sampai pihak pemerintah langsung mengiyakan tuntutan sepihak itu,” serunya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.