Sabtu, 25 September 21

Pemerintah Jadikan Pertamina Bemper, Karen pun Mundur

Pemerintah Jadikan Pertamina Bemper, Karen pun Mundur

Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengundurkan diri dari jabatannya dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan bahwa Karen akan mengundurkan diri per 1 Oktober 2014. Dahlan mengaku dalam pernyataan 18 Agustus kemarin, Karen sudah berkali-kali meminta mengundurkan diri kepadanya, tetapi Dahlan menolak dan selalu ingin mempertahankan Karen sebagai Dirut Pertamina. Seperti waktu masa jabatannya habis tahun lalu, menurut Dahlan, Karen juga minta tidak usah diperpanjang.

Dahlan menceritakan bahwa Karen ingin berhenti, tapi waktu itu Dahlan sampaikan akan memperpanjang masa jabatannya. Alasan utama Dahlan mempertahankan Karen sebagai Bos Pertamina karena sebuah perusahaan sebesar Pertamina itu masa jabatan direksi yang cukup panjang itu sangat diperlukan. Sebab kalau sering terjadi pergantian pimpinan, perusahaan tidak akan stabil.

Karen memang sudah menyampaikan rencana pengunduran dirinya ke Menteri BUMN. Menurut Dahlan, alasan pengunduran diri wanita lulusan ITB itu karena ingin mengurus keluarga dan menjadi pengajar di Universitas Harvard, Boston, Amerika Serikat. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, dirinya juga dikirimi surat oleh Karen terkait rencana pengunduran diri sebagai Dirut Pertamina, tapi tidak diberitahu apa alasannya. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo juga mengetahui soal surat pengunduran diri Karen sejak pekan lalu. Namun Susilo yang juga menjabat Komisaris Pertamina, mengatakan belum ada keputusan komisaris apakah pengunduran diri Karen diterima.

Sebab persetujuan pengunduran diri Karen akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), yang menurut Susilo akan ditentukan oleh Kementerian BUMN. Susilo mengatakan dirinya mengerti bila Karen merasa sudah cukup berkarier hampir dua periode sebagai Dirut Pertamina. Sejak 2009, Karen ditunjuk Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil, untuk menjadi pimpinan tertinggi di BUMN migas tersebut. Tahun lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memperpanjang masa jabatan Karen. Untuk kali ini, Dahlan tak lagi mampu menolak pengunduran diri Karen.

Melihat hal tersebut, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) justru merasa ada yang ganjil. Baru saja Dirut Pertamina itu menjadi inspektur upacara HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI di sebuah anjungan lepas pantai Pertamina, yang baru kali ini diadakan. Tentu bagi eSPeKaPe yang kebanyakan anggotanya karyawan laut Pertamina, ikut merasa haru. “Tiba-tiba bak disambar petir di siang bolong, sehari kemudian ada berita Bu Karen mengundurkan diri. Ini ada suatu keganjilan, karena dibawah kepemimpinannya selama dua periode, Pertamina mendulang untung bersih sangat besar ketimbang laba bersih BUMN lainnya. Dan perhatiannya terhadap pensiunan juga dibilang baik”, tutur Ketua Umum SPKP Binsar Effendi Hutabarat kepada Obsession News, Selasa (19/8/2014).

Keganjilan yang dinilai Binsar Effendi adalah, sejak ada kekecewaan Pertamina karena PT PLN (Persero) tidak menyetujui harga pembelian solar yang sudah disepakati bersama. Akibatnya Pertamina mengancam menghentikan pasokan solar ke pembangkit PLN. Sejak 1 Agustus lalu, Pertamina sudah kurangi 50% pasokan solar di Medan, Dumai, dan Tanjung Uban. Dan 4 Agustusnya, dikurangi lagi pasokan solar ke pembangkit PLN di Pontianak, Samarinda, Bangka Belitung. Pengurangan 50% pasokan solar tersebut sebagai peringatan kepada PLN, karena jika Pertamina terus memasok dengan harga tidak sesuai perhitungan BPKP, maka Pertamina rugi Rp1 triliun per tahun.

Apalagi BPKP sudah keluarkan kajian harga solar yang harus dibayar PLN yakni 112%-117% MOPS (Mean of Plats Singapore). Jika tidak dituruti, maka kerugian Rp. 1 triliun itu bisa dianggap kerugian negara, dan Direksi Pertamina bisa dijerat hukum. Tapi PLN hanya setuju 105% MOPS, karena berdasarkan perhitungan subsidi listrik yang dibayarkan negara. PLN sendiri balik mengancam, apabila Pertamina menghentikan pasokan solar maka PLN terpaksa harus memadamkan listrik.

Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), berasumsi jika Karen sudah tak kuat lagi mendapat tekanan. Selain itu adanya benturan antara nilai-nilai profesionalismenya dengan ketidaktegasan Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk Pertamina. “Kami di eSPeKaPe punya keyakinan, bahwa Bu Karen menghayati betul pertentangan dua hal itu, lantaran rawan terhadap masalah hukum di kemudian hari,” paparnya.

Menyusul terdapatnya tekanan yang ada di tubuh Pertamina atas ketidaktegasan Pemerintah, menurut Binsar, ada tiga hal yaitu soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi, elpiji, dan ladang migas di Indonesia yang membuat Karen tidak tahan lagi.

Tentang kebijakan BBM subsidi, menurutnya, kebijakan pemerintah di Kementerian ESDM yang selalu berubah-ubah, termasuk rencana pembatasan mulai dari RFID (Radio-frequency identification) sampai pelarangan di SPBU. “Ini, kebijakan Kementerian ESDM selalu berubah-ubah. Pertamina selalu disibukan dan konsumen meributkannya ke perusahaan sebagai kambing hitam,” jelas Binsar.

Kedua, lanjut dia, tentang harga jual elpiji 12 kg. Dalam undang-undang korporasi, Pertamina dilarang menjual eljipi 12 kg di bawah harga keekonomian karena tidak diberi subsidi. Pertamina juga bisa kehilangan potensi laba jika terus menjual rugi elpiji 12 kg. “Ini sudah jelas sekali bahwa melanggar hukum kalau harga jula elpiji 12 kilo tidak dinaikkan. Tapi dipaksa harus jual murah terus oleh Pemerintah,” tegas Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 ini.

Yang ketiga, ungkap Binsar, adalah ketidaktegasan Pemerintah untuk memberikan Pertamina prioritas dalam menggarap ladang minyak dan gas yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti berulang kali Pertamina siap dan mampu mengelola sekaligus jadi operatornya Blok Mahakam pasca habis kontrak 2017 dengan Total E&P Indonesie asal Prancis bermitra Inpex Corporation asal Jepang.

“Sejak 2008 Pertamina sudah ajukan proposal, tapi pihak Pemerintah dengan alasan Menteri ESDM Jero Wacik baru akan memikirkan kelanjutan kontrak setelah merampungkan aturan kriteria perpanjangan kontrak kerja sama (KKS) migas. Maka potensi pendapatan kotor migas di Blok Mahakam yang mencapai US$ 120 miliar atau sekitar Rp. 1.300 triliun itu menjadi tidak jelas sampai sekarang ini,” tandas Binsar yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK).

Intinya, Pemerintah memang menjadikan Pertamina bemper terus menerus. Dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, yang wanita berhati lembut, wajar jika menjadi tidak tahan. Maka ia pun berani mengundurkan diri. “Padahal Pertamina di bawah pimpinan Bu Karen, berhasil menembus 500 Fortune Global selama dua tahun berturut-turut,” kata Binsar sembari menyesalkan jika kebijakan pemerintah yang selama ini lebih mengutamakan kebijakan populis sementara risiko hukumnya dibiarkan ke Pertamina terus saja dilakukan. (Ars)

 

Related posts