Jumat, 22 Oktober 21

Pemerintah Harusnya Atur Transportasi Berbasis Aplikasi, Bukan Blokir dan Melarang

Pemerintah Harusnya Atur Transportasi Berbasis Aplikasi, Bukan Blokir dan Melarang

Jakarta, Obsessionnews – Beredarnya Surat Menteri Perhubungan No. AJ 206/1/1 PHB 2016 tanggal 14 Maret 2016 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika perihal “permohonan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan (Uber Taksi dan Grab Car)” kembali memicu kontroversi soal transportasi berbasis aplikasi.

Surat tersebut menjadi jilid II kontroversi transportasi berbasis aplikasi antara Menteri Perhubungan dan perusahaan aplikasi transportasi pasca Surat Menteri Perhubungan No. UM.302/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 yang dilayangkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perihal “kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran”. Surat pertama ini kemudian dicabut atas desakan masyarakat dan Presiden Joko Widodo.

Munculnya surat Menteri Perhubungan yang kedua tersebut menegaskan bahwa regulator tersebut menganggap transportasi berbasis aplikasi adalah ilegal yang disertai dengan dasar-dasar hukumnya. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan belum memfasilitasi pengaturan transportasi berbasis aplikasi. Meski demikian, kehadiran transportasi berbasis aplikasi ini diperlukan masyarakat mengingat sistem transportasi Indonesia yang masih belum optimal berbenah diri.

“Peristiwa ini seharusnya kembali menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat lebih dalam lagi untuk serius membenahi kerangka hukum untuk memfasilitasi transportasi berbasis aplikasi sehingga kontroversi semacam ini tidak terulang kembali. Inisiatif yang dilakukan di Negara Bagian California (Amerika Serikat), Negara Bagian New South Wales (Australia), Kota Canberra (Australia), Edmonton (Kanada), dan Malaysia dalam mengakomodir pengaturan tranportasi berbasis aplikasi perlu menjadi perhatian dan contoh oleh Indonesia,” tegas Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, kepada obsessionnews.com, Selasa (15/3/2016).

Hal ini, jelasnya, mengingat kebutuhan masyarakat akan sistem transportasi publik yang baik, untuk itu kami mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memblokir layanan Grab dan Uber karena keberadaan keduanya diperlukan masyarakat.

2. Pemerintah tidak memblokir atau melarang transportasi berbasis aplikasi, namun justru seharusnya membuat kerangka pengaturan yang dapat mengikat perusahaan aplikasi transportasi, penyedia jasa angkutan penggunan aplikasi, dan konsumen.

3. Merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan memasukkan pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi dalam UU dan PP tersebut. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.