Nunukan – Presiden Jokowi meninjau pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Selama di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut presiden melihat pembangunan di kawasan itu masih jauh dari yang diharapkan padahal anggaran yang dikucurkan terbilang tidak sedikit yakni Rp 16 triliun per tahun.
“Anggarannya Rp 16 triliun bukan anggaran sedikit. Tersebar itu yang gak fokus harusnya fokus saja di 2 atau tiga kementerian urus itu betul fokus urus itu,” ujar Jokowi, Selasa (16/12/2014).
Jokowi menilai pembangunan daerah perbatasan menjadi terbengkalai karena selama ini anggarannya tersebar di 27 kementerian. Karena itu, mulai tahun depan pemerintah ingin memfokuskan pembangunan daerah perbatasan hanya pada tiga kementerian saja.
“Karena menurut saya kelemahan selama ini penanganan perbatasan itu diserahkan setelah saya cek kepada 27 kementerian. Ini yang gak fokus,” katanya.
Dengan tiga kementerian diiharapkan pembangunan di kawasan tersebut bisa lebih terurus dengan baik. Jokowi menambahkan pembangunan daerah perbatasan mulai dari Aceh sampai Papua itu akan diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur akan menunjang kesejaheraan. Infrastruktur menyangkut konektifiti antar kabupaten, kota, antar provinsi itu akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi,” tutur dia.
Walaupun belum bisa memberi kepastian kementerian mana saja yang akan diberi tugas khusus mengurusi daerah perbatasan namun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mempertimbangkan kemungkinan presiden akan memberi kewenangan itu pada Kominfo, Kemenhub dan PU.
“Misalnyaa Kominfo untuk buka jaringan telekomunikasi, Perhubungan untuk konektifiti antar wilayah dan satu lagi PU soal infrastruktur yang harus dikembanagkan,” papar Andi.
Menurut Andi sekembalinya ke Jakarta presiden akan segera mengadakan rapat kabinet guna menindaklanjuti hasil kunjungan kerjanya. Baru nanti akan diputuskan tentang kebijakan apa saja yang perlu diambil pemerintah. (Has)
