Sangihe, Obsessionnews – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkerja samadengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) melakukan ekspor ikan perdana dari Tahuna, salah satu kawasan pulau terluar di Indonesia. Sebanyak 24 ton produk frozen muroaji yang merupakan ikan jenis malalugis diberangkatkan dari Pelabuhan Dagho dengan tujuan negara Jepang, Kamis (12/5).
Ekspor perdana ini ditandai dengan penyerahan sertifikat kesehatan ikan (health certificate), sebagai syarat wajib dari produk perikanan yang akan diekspor. Guna menjaga kontiunias ekspor secara berkelanjutan, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Perum Perindo.
“Untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke depan, saya memberikan penugasan kepada Perindo. Saya juga mengharapkan agar seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitarodan Talaud harus mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Indonesia, dan tidak melakukan penjualan di tengah laut,” papar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat kunjungan kerja ke Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (12/5).
Selain melalui jalur laut, seterusnya ekspor langsung ke negara tujuan juga dilakukan melaluijalur udara dari Bandar Udara Naha di Tahuna. Sedangkan untuk kebutuhan domestik atau dalam negeri tetap akan dipenuhi baik laut melalui Bitung dan udara melalui Manado.Usai melepas ekspor perdana, Menteri Susi juga meresmikan dermaga dan revitaliasi pelabuhan dalam rangka Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT), yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dagho.
Tahuna yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ini menjadi satu dari 15 pulau terluar dan kawasan perbatasan yang diprioritaskan pembangunannya sebagai sentra kelautan dan perikanan terpadu pada tahun 2016, serta menjadi salah satugateway untuk ekspor produk perikanan di kawasan timur Indonesia. Menteri Susi mengungkapkan, PSKPT Dagho memiliki potensi investasi yang luar biasa untuk dikembangkan, namun ironisnya pemanfaatan nya masih sangat minim.
Potensi investasi sektor perikanan yang dimanfaatkan relatif masih kecil, hanya 27.200 Ton per tahun atau nilai pemanfaatannya baru 30,8 persen saja. Jumlah itu dipasok masyarakat nelayan sebanyak 10.485 Ton dengan 9.669 kapal < 5 GT dan sisanya dari investor dengan kapal 15 GT yang hanya berjumlah 4 unit saja. Padahal Kepulauan Sangihe menyimpan potensi yang besar sebagai penghasil komoditas ekspor unggulan seperti cakalang dan tuna.
Minimnya nilai pemanfaatan karena terkendala sarana dan prasarana yang tidak memadai.Untuk itu, pemerintah melalui KKP terus mendorong Kepulauan Sangihe untuk menjadi sentra kawasan terpadu dengan membangun berbagai sarana dan prasarana pendukung. Pada areal seluas 32000 m2 di bangun unit pengolahan ikan (UPI) seluas 450 m2, dua gedung pabrik es dengan kapasitas masing‐masing 3 ton, gedungcoldstorage 10 ton, gedung pabrik esmycom 20 ton, dan ice storage 5 ton. Selain itu juga dibangun instalasi listrik kapasitas 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 40 m, dermaga pelabuhan 6×30 m, tanki BBM 2 unit (5 KL dan 600 KL), serta Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 4000 ton.
Adapun anggaran yang disiapkan untuk merevitalisasi PPP Dagho ini mencapai Rp 29,5 miliar. “KKP beserta pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga terkait, perbankan dan BUMN Perikanan telah bertekad untuk bukan sekedar membangun, tapi lebih utama menumbuhkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Program PSKPT ini sejalan dengan semangat NawaCita, yakni membangun mulai dari batas terluar untuk memperkuat daerah, wilayah terpencil, dan pedesaan di dalam kerangka NKRI. Sembilan program yang digagas Presiden Jokowi tersebut untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. “KKP adalah salah satu kementerian yang paling konsen dalam merealisasikan program Nawacita ini,” tandas Menteri Susi.
Selain Tahuna, lokasi terpilih lainnya yang akan diprioritaskan pembangunaannya tahun ini di antaranya Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Morotai, Biak Numfor, Talaud, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke. Dalam pengelolaan serta pengembangan pulau‐pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia, KKP menyediakan anggaran sekitar Rp305 miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pembangunan di pulau‐pulau kecil dan kawasan perbatasan memprioritaskan penanaman investasi di 15 lokasi tersebut. “Sejalan dengan apa yang telah dicanangkan Presiden pada 11 April 2016 yakni S inergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, maka kerja keras KKP, Pemerintah Daerah serta dukungan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, termasuk dari perbankan, akan mempercepat target Presiden untuk mewujudkan pulau‐pulau terluar sebagai beranda terdepan NKR I,” kata Susi.
Dalam upaya mendorong pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun 2015 dan 2016 KKP mengalokasikan bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat senilai total Rp57,6 miliar. Urgensi pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan sesuai kebutuhan juga dilakukan oleh KKP dengan memberikan bantuan Dermaga Jeti Apung dan pengembangan Pusat Restorasi Pembelajaran Mangrove (PRPM) yang terletak di Teluk Tahuna dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar maupun wisatawan lokal/asing. (Ali)
