Selasa, 28 Juni 22

Pemerintah Dorong Program Ketena‎galistrikan

Pemerintah Dorong Program Ketena‎galistrikan
* Gubernur Jatim Soekarwo utarakan persoalan TKD kepada Mendagri dan Menteri ESDM pada Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35000MW di Surabaya, Kamis (9/7/2015). (obsessionnews.com/Ari Armadianto)

Surabaya, Obsessionnews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, program ketenagalistrikan 35.000 MW di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, mencakup pembangunan 109 pembangkit.

‎”Seluruh daftar program 35.000 MW ini sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015,” kata Sudirman Said saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW di Pullman Hotel Surabaya, kamis (9/7/2015).

109 pembangkit tersebut, ‎masing-masing terdiri dari 35 proyek oleh PLN (berkapasitas total 10.681 MW) dan 74 proyek oleh swasta atau independent power producer/IPP (berkapasitas total 25.904 MW‎).

Untuk memastikan proyek-proyek IPP dan juga PLN berjalan dengan lancar, lanjut Sudirman Said, pihaknya membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional atau UP3KN.

“Unit tersebut bertugas memfasilitasi IPP agar bisa mendapatkan bantuan penyelesaian terhadap isu-isu yang menghambat,” jelasnya.

Sementara itu, Nur Pamudji, Kepala UP3KN mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi dalam merealisasikan proyek pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW adalah perijinan di tingkat pemda, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

“Untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, kita butuh rekomendasi ijin dari pemda, seperti Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun masih banyak pemda yang belum menerbitkan ijin tersebut meskipun permohonannya sudah dikirimkan sejak lama” katanya.

Ia mencontohkan, di salah satu provinsi di Sumatera, pihaknya sudah mengirimkan permohonan IPPKH sejak 6 April 2012. Hingga sekarang, ijin tersebut belum mendapatkan jawaban.

“Artinya, sudah 40 bulan ijin tersebut belum keluar, ada juga yang 30 bulan keluar ijinnya. Ini jadi pelajaran bagi kita, bahwa kerjasama dan interaksi yang terjadi belum tentu menghasilkan keluarnya ijin yang cepat” lanjutnya.

‎Rasio elektrifikasi di Jatim mencapai 83,6%. Artinya, hampir semua wilayah Jatim sudah teraliri listrik, namun di beberapa tempat rasionya sangat rendah, khususnya di Pulau Madura yang rasionya hanya 50%. Bahkan, di wilayah Madura kepulauan rasionya dibawah 40%.

Salah satu ganjalan dalam mewujudkan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah permasalahan Tanah Kas Desa (TKD), khususnya TKD yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol.

Sekedar diketahui, ‎kapasitas pembangkit listrik, di Jatim tersedia sebesar 8.860 MW dan pada beban puncak mencapai 4.995 MW. Dari jumlah tersebut, sebesar 2.332 MW didistribusikan ke Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta, dan sebesar 334 MW didistribusikan ke Bali sehingga Jatim masih surplus 1.199 MW. (GA Semeru)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.