Sabtu, 13 Agustus 22

Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Sawit

Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Sawit
* Ilustrasi petani kelapa sawit. (Foto: viva.co.id)

Obsessionnews.com – Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) menjadi syarat perusahaan untuk mendapatkan persetujuan ekspor crude palm oil (CPO).

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Muhamadyah menilai, dengan adanya persyaratan tersebut, membuat lambatnya ekspor CPO dan anjloknya harga buah tandan segar (TBS) sawit.

 

Baca juga:

Himpunan Sarjana Pertanian Dukung Presiden Hentikan Ekspor Sawit

Kemenperin Pastikan Industri Minyak Goreng Sawit Siap Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

 

 

Dia menambahkan, hal itu meyebabkan nasib para petani plasma sawit makin tidak jelas dalam mencari nafkah di negara yang menjadi penghasil CPO terbesar di dunia ini. Untuk itu, APPKSI menyampaikan Petisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya pada 23 Mei lalu, TBS petani menurun drastis.

“Di mana untuk periode II – Januari 2022, sawit umur 3 tahun Rp 2.471,25/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.640,54/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.820,13/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.908,64/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 3.014,68/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 3.108,54/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 3.160,16/Kg; sawit umur 10-20 tahun Rp 3.304,81/Kg,” ujar Muhamadyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/6/2022).

Lantas sawit umur 21 tahun 3.247,92/Kg; sawit umur 22 tahun Rp 3.233,38/Kg; sawit umur 23 tahun Rp 3.156,85/Kg; sawit umur 24 tahun Rp 3.051,78 /Kg; dan sawit umur 25 tahun Rp 2.953,19/Kg dan saat ini harga TBS akibat efek domino pelarangan ekspor CPO dan turunannya pada 28 April-22 Mei 2022 turun ke bawah Rp1.000 per kg. Per 26 Juni 2022, harga TBS di 10 provinsi wilayah anggota SPKS berkisar Rp500-1.070 per kg.

Akibatnya, lanjut dia, petani sawit mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000 – 2.000.000 per ha per bulan. Sementara untuk kerugian petani sawit swadaya seluruh Indonesia dari bulan April-Juni ini sudah ada sekitar Rp50 triliun.

Menurut dia, penyebab dari jatuhnya harga TBS yang berdampak pada tingkat kesejahteraan petani sawit diakibatkan oleh beberapa kebijakan yang inkonsisten tersebut, antara lain peraturan tentang DMO dan DPO yang gagal menjadi solusi malah diberlakukan kembali pasca pencabutan pelarangan ekspor oleh presiden Jokowi yang menyebabkan penumpukan CPO yang jumlahnya jutaan ton di PKS-PKS yang belum bisa terjual akibat pemberlakuan kebijakan DMO dan DPO yang justru mempersulit ekspor CPO.

Penerapan pajak pungutan ekspor CPO yang tinggin pajak dan pungutan ekspor (levy) menyebabkan jatuhnya harga tandan buah segar petani sawit di mana total pajak ekspor dan levy yang dibayarkan pelaku usaha sawit mencapai USD 575 per ton CPO yang diekspor.

“Beban yang besar ini pada akhirnya juga akan ditanggung oleh petani sawit karena harga TBS tidak akan pernah bisa pararel dengan harga CPO di pasar internasional. Dalam sejarah, mungkin sawit satu-satunya komoditas yang dipaksa untuk menanggung beban pungutan hingga setengah harga barangnya yang ujung-ujungnya dibebankan ke petani,” ucapnya.

Selain harga yang masih rendah, penjualan TBS petani sawit masih susah dan bernilai rendah akibat kebijakan kebijakan DMO dan DPO yang justru memepersulit ekspor CPO untuk masuk ke pabrik dan harus mengantre 2-3 hari karena beberapa pabrik masih menerapkan pembatasan pembelian TBS untuk petani swadaya.

“Kami APPKSI mendesak dan meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan agar bisa mengembalikan harga TBS pada harga kewajaran sesuai harga CPO dunia dengan mencabut aturan DMO dan DPO agar ekepor CPO dapat dipermudah untuk mengurangi tumpukan CPO di tangka tangki penimbunan CPO di PKS PKS,” katanya.

Sebab jika tidak dilakukan akan terus berdampak buruk pada harga TBS petani plasma sawit yang pada akhirnya menyebabkan petani kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman untuk membangun kebun plasma pada bank dan akan juga menyebabkan petani sulit untuk membeli pupuk.

Harga TBS Anjlok saat ini yang tinggal Rp 500-1000 per kilogram padahal Kran Export sudah mulai dibuka, Penyebabnya adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Di mana dalam aturan itu, Minyak Sawit atau Crude Palm Oil (CPO) yang akan dikirim ke Luar negeri dikenakan pajak yang sangat tinggi yakni 32,5 persen hingga 49.9 persen, jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysaia Pajak atau pungutan yang diberlakukan disanan hanya 6 sampai 8 persen, itulah kenapa harga TBS Kelapa sawit di Sana mahal Rp 4000 s/d 5000 per kg.

Untuk itu, APPKSI minta pemerintah sekarang mempercepat ekspor CPO, dipermudah agar harga TBS bisa cepat normal. Juga perlu dimaksimalkan pengawasan di pabrik-pabrik kelapa sawit yang beralasan tangkinya penuh supaya petani tidak menjadi korban dimana ini merupakan kondisi darurat.

“Kalau perusahaan yang besar-besar tentu masih tenang, dia menyelamatkan PKS-nya sendiri. Menyelamatkan TBS-nya sendiri. Nggak terima lagi TBS pihak ketiga. Jadi, korban kebijakan pemerintah ini, DMO dan DPO ini adalah petani,” pungkasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.