Jakarta, Obsessinnews – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad, meminta kepada Pemerintah untuk lebih serius menuntaskan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu. Sebab, penyelesaian kasus ini akan menjadi beban sejarah jika tidak segera dituntaskan oleh pemerintah.
Menurutnya, ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh agar penyelesaian kasus HAM menjadi salah satu fokus pemerintah yang harus ditangani. Salah satunya dengan pembentukan pengadilan HAM Ad-Hoc atau mekanisme non judisial.
“Kedua mekanisme tersebut akan berjalan jika didukung oleh dukungan politik yang kuat dari parlemen, eksekutif maupun kekuatan sipil demokratis lainnya,”ujarnya melalui pesan elektronik, Senin (2/2/2015).
Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini menambahkan, semangat pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM memang sudah terlihat dalam program nawa cita yang digemborkan oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, implementasinya dinilai belum bisa berjalan secara maksimal.
DPD RI sebagai instutusi yang berfungsi merepresentasikan konstituen dari daerah, sambung Faruk, ikut mendukung upaya-upaya presiden untuk penuntasan kasus-kasus tersebut.” Penyelesaiannya harus konstruktif dalam kerangka menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi” ungkapnya.
Negara dinilai perlu bersikap untuk mengakui adanya pelanggaran HAM, dengan proporsional dan profesional. Wujud penyikapan tersebut bisa dilakukan dengan merespon secara serius pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap korban. Langkah-langkah komperehensif dengan melibatkan segenap elemen bangsa yang dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang bersifat persuasif.
Sebelumnya, DPD RI sempat menerima para pegiat dan aktivits HAM di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut audiensi dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komisi Untuk Orang hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Komisi nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan Setara Institut. Adapun dari DPD RI diwakili oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Gafar Usman dan wakil Ketua Komite I Benny Rhamdhani. (Albar)
