Jumat, 24 September 21

Pemerintah Diminta Koordinasi dengan Saudi Perpanjang Waktu Amnesti

Pemerintah Diminta Koordinasi dengan Saudi Perpanjang Waktu Amnesti

Rieke Diah Pitaloka (ist)

Rapiudin
Jakarta– Kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi dinilai karena lemahnya kinerja dan koordinasi pemerintah. Agar kasus serupa tidak terjadi pemerintah Indonesia harus meminta perpanjangan amnesty bagi TKI overstay kepada pemerintah Arab Saudi.

Kerusuhan terjadi ditengarai akibat lambannya pelayanan amnesti di loket pengurusan dokumen izin tinggal dan kerja bagi WNI tanpa dokumen resmi, yang hanya dibuka di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.

KJRI Jeddah hanya membuka 12 loket, sementara yang ingin mengurus tidak hanya datang dari Jeddah, tetapi juga dari Mekkah, Madinah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, dan Jizan. Imbasnya, antrean membludak.

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, peristiwa tersebut harusnya tidak terjadi jika ada penanganan lebih cepat dalam menyelesaiakan kasus TKI overstay.  Terkait dengan itu, politisi PDIP ini mengusulkan sejumlah langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut.

Pertama, pemerintah untuk segera melakukan langkah proaktif kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar memberikan perpanjangan waktu amnesti.

“Dan tidak mempersulit pengurusan dokumen WNI yang menjalani pemutihan seperti yang juga dilakukan oleh pemerintah India dan Filipina,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6).

Kedua, kata Rieke, memberikan izin kepada KBRI/KJRI untuk dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat, bukan paspor sementara (SPLP/Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang biasanya digunakan bagi mereka yang dideportasi.

Ketiga, membuka loket pelayanan di wilayah lain selain KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Keempat, menyediakan linephone khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.

Kelima, melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen dan sejenisnya untuk mengantisipasi ulah para calo. Dan, keenam, menambah personil (melibatkan relawan) untuk pelayanan di loket-loket. Selain itu, juga membuka tenda-tenda kesehatan dan menyediakan tim medis bagi Warga Indonesia yang mengurus pemutihan.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.