Jakarta, Obsessionnews – Bukan hal baru lagi para honorer menuntut pada pemerintah agar diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dulu PNS. Anggota Ombudsaman RI Laode Ida menilai hal ini bagian dari perjuangan nasib untuk hidup bersama keluarga.
“Mereka datang dari berbagai pelosok negeri dengan biaya sendiri yang sebenarnya biaya yang dikeluarkan dalam perjuangan nasib jauh lebih banyak, tak sebanding dengan honor yang diterima,” ungkapnya kepada obsessionnews.com, Selasa (23/2/2016).
Menurut Laode, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap bersuara agar memperhatikan tuntutan para tenaga honorer, namun disayangkan hingga saat ini tidak ada kepastian. Laode menuturkan, sikap pemerintah harus dipahami apalagi pengangkatan ASN niscaya berkonsekuensi pada ketersedotan anggaran negara.
“PNS pun dianggap sudah terlalu banyak, bahkan ada wacana pemerintah akan pensiun dinikan sebagian PNS. Apalagi mereka-mereka tidak poduktif lagi. Sehingga jika angkat tenaga honorer jadi PNS akan kian perberat beban negara di tengah rendahnya produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” tuturnya.
Lebih lanjut Laode mengatakan kalaupun honorer diangkat maka tak ada jaminan tenagga honorer langsung habis. Apalagi didukung faktor kelanjutan PP No. 48 Tahuan 2005, seolah ada jaminan honorer jadi PNS. Apalagi masih ada watak instansi, terutama di jajaran Pemda yang muda beri uang untuk masukan tenaga honorer.
“Orientasi generasi demikian besar jadi PNS, bisa dikatakan suatu watak ketergantungan absolute. Tapi bukan berarti tidak dibutuhkan sebab banyak diantara mereka utamanya tenaga fungsional seperti perawat, guru, bidna, dan tenaga penyuluh sungguh sangat dibutuhkan,” tandasnya.
Kata Laode untuk memastikan nasib tenaga honorer maka perlu pemerintah, baik pihak instansi pengguna maupun pihak pemda dilibatkan untuk bicara secara khusus. “Toh dalam UU tentang ASN ada ruang terbuka untuk pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan Pegawai Kontrak Pemerintah (P3K). Namun harus ada kepastian komitmen untuk tak lagi beri ruang bagi adanya honorer lagi,’tegasnya.
Agar pemerintah tidak terkesan hanya menolak, Laode pun berharap pemerintah harus memiliki data base yang up date dan valid mengenai daerah banyak tenaga PNS maupun yang masih minim. “Padahal sebagian besar di Indonesia ini masih banyak yang butuh PNS. Utamanya kawasan terpencil atau perbatasan. Bahkan informasi dari pihak PGRI menyatakan di Pulau Jawa saja masih butuh banyak tenaga guru,” sarannya. (Asma)
