Selasa, 30 November 21

Pemerintah dan DPR Diminta Konsultasi ke MA

Pemerintah dan DPR Diminta Konsultasi ke MA

Jakarta, Obsessionnews – Sebelum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akibat adanya calon tunggal, pemerintah dan DPR diminta untuk berkonsultasi dengan dengan Mahkamah Agung (MA).

Demikian disampaikan oleh Pengamat Politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto. Ia menilai, Perppu tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab, keadaannya belum terlalu mendesak. Menurutnya masih ada jalan lain yang bisa dilakukan yakni melakukan uji materi UU Pilkada ke MA.

“Apakah keadaan sekarang merupakan suatu kegentingan yang memaksa? Ada baiknya pemerintah berkonsultasi atau meminta fatwa MA agar tidak salah mengambil langkah penerbitan Perppu,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (2/8/2015).

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memang sudah disebutkan jika ada calon tunggal maka Pilkada serentak 9 Desember mendatang diundur tahun 2017. Peraturan ini telah disepakati antara DPR, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat bulan lalu.

Namun, kini pemerintah berkeinginan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu agar calon tunggal tetap bisa mengikuti Pilkada serentak. Menurutnya, ‎ini menjadi bukti lemahnya DPR dalam hal legislasi. Pasalnya, suatu UU bisa direvisi berkali-kali dalam waktu singkat. “Ini menunjukan DPR masih lemah soal legislasi,” kata dia.

Dosen ilmu politik Universitas Paramadina Jakarta ini, menambahkan UU Pilkada adalah prodak politik, jika ada masalah di dalamnya ‎maka bisa diselesaikan secara politik. Yakni tergantung bagaimana komunikasi antara pemerintah dan DPR.

Perlu diketahui, pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menyatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan penerbitan Perppu Pilkada sebagai salah satu opsi untuk antisipasi penundaan Pilkada ke 2017. ‎Apabila perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah yang ditutup 3 Agustus masih tetap hanya ada calon tunggal di 11 daerah.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.