Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi Informasi Pusat Hamid Dipo Pramono menyatakan, anugerah keterbukaan informasi badan publik yang diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo merupakan tahun pertama sejak 2010 dilaksanakan.
“Sejak 2010 digelar, ini penganugerahan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI,” ujar Hamid saat memberikan sambutan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, sebagaimana rilis yang diterima obsessionnews.com, Selasa (15/12), di Istana Negara Jakarta.
Menurut Hamid, pemerintahan bersih bertata kelola yang baik dimulai dari keterbukaan informasi badan publik.
“Tidak perlu lagi ditutup-tutupi setiap informasi publik di badan publik, karena dengan keterbukaan menimbulkan trust sekaligus pencegahan dini korupsi di badan publik,” ujar Hamid.
Hamid mengatakan, Komisi Informasi adalah pengawal keterbukaan informasi hadir karena perintah UU 14 Tahun 2008, membuat regulator, menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi.
“Sejak keberadaan ada 2500 sengketa informasi di selesaikan Komisi Informasi Pusat,” kata Hamid.
KI merupakan perangkat strategis dalam meujudkan nawacita ada lima dari sembilan butir nawacita bisa diujudkan oleh Komisi Informasi (KI).
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik, menurut Hamid sebagai evaluasi pelaksanaan UU 14 Tahun 2008.
“Ada beberapa penilaian dilakukan KI Pusat, sampai tahap empat yakni visitasi ke Badan Publik,” sebut Hamid.
Sejak digelar anugerah pemeringkatan ini partisipasi badan publik terus meningkat, sejak dilakukan penganugerahan, dibuktikan dengan pengembalian quisioner.
“2015 tujuh kategori badan publik, Kementerian partsipais meningkat jadi 80 persen, Pemprov partisipasi menurun, Lembaga Negara Non Strukturan partisipasi tetap 40 persen, BUMN tetap partisipasinya, Perguruan Tinggi meningkat 40 persen, Parpol di tahun ini ada lima Parpol yang dinilai,” ujar Hamid. (Musthafa Ritonga)
