Sabtu, 23 Oktober 21

Pemerintah akan Rutin Operasi Cegah Penyelundupan

Pemerintah akan Rutin Operasi Cegah Penyelundupan
* Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah sepakat meningkatkan kerja sama dan secara rutin melakukan operasi untuk mencegah penyelundupan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa masalah penyelundupan di tanah air merupakan masalah besar yang harus ditangani bersama.

Dalam Rapat Terbatas yang membahas masalah tersebut Presiden Jokowi bersama jajarannya sepakat mengatasi praktek penyelundupan diputuskan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan Bea Cukai, Polri, TNI, Bakamla, BIN, dan Jaksa Agung.

Ada 5 hal penting terkait pencegahan penyelundupan yang menjadi fokus bersama. Pertama, Presiden  meminta kepada seluruh kementerian terkait, terutama kepada jajaran Polri, Jaksa Agung, dan Dirjen Bea Cukai untuk meniadakan atau mengurangi peraturan-peraturan yang dianggap membuat lembaga penegak hukum tidak bisa bertindak.

“Proses penyelundupan yang terjadi selalu berlindung di bawah peraturan-peraturan yang ada. Dan terutama dilakukan di pelabuhan-pelabuhan khusus yang disebut dengan pelabuhan tikus yang kemudian outlet-nya bisa kemana-mana,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Hal yang kedua, Seskab menyampaikan bahwa Presiden meminta kepada Bea Cukai dan juga Perpajakan agar saling terkoneksi. Sehingga dengan demikian, dengan adanya sistem yang terkoneksi bisa mengurangi penyelundupan karena dimanapun barang itu akan diketahui dan kemudian bisa terkena pajak.

“Hanya memang ini perlu pengaturan lebih lanjut dan akan ditugaskan kepada Bapak Menko Perekonomian untuk mencari sistem untuk agar antara pajak dan pabeanan (kepabeanan) terkoneksi,” katanya.

Ketiga, berkaitan dengan sistem in out atau keluar masuk barang, baik yang ada di pelabuhan formal atau pelabuhan non formal. Seskab menyampaikan saat ini diketahui ada lebih 1.200 pelabuhan non formal yang menjadi titik rawan terjadinya penyelundupan.

Seskab juga menjelaskan, pada pelabuhan non formal atau milik pribadi kepabeanan tidak bisa masuk. Untuk itu, lanjut Seskab, Menteri Perhubungan diminta melakukan penertiban terhadap terminal khusus dan terminal pribadi.

Hal yang keempat, Seskab mengatakan dalam ratas, Presiden telah meminta kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi mengurangi dan menutup pelabuhan-pelabuhan dengan terminal khusus terutama untuk aktivitas pribadi.

“Terutama sebenarnya yang paling rawan adalah penyelundupan narkoba. Ini sekarang yang paling rawan,” papar Pramono.

Terakhir, Seskab mengatakan bahwa Presiden telah meminta untuk adanya ketegasan, tindakan yang tidak lagi dilakukan hanya satu sektoral tetapi lintas sektoral. Salah satunya adalah komitmen Presiden Jokowi terhadap masalah narkotika.

“Tiada hari kita melihat di media BNN tanpa menangkap orang, membuka kasus, dan sebagainya-sebagainya. Maka dalam hal penyelundupan akan dilakukan tindakan yang kurang lebih sama,” pungkas Seskab. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.