Sabtu, 8 Oktober 22

Pemda Perlu Kembangkan Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah Lewat Pasar Saham

Pemda Perlu Kembangkan Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah Lewat Pasar Saham

Jakarta – Pemerintah Daerah harus mampu mencari alternatif pembiayaan pembangunan selain dari dana alokasi yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Pusat, salah satunya melalui pasar modal. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Irman Gusman pada pembukaan Workshop Nasional Pembiayaan Alternatif bagi Kota/Kabupaten dan Kelayakan Kredit di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis, 4 Desember 2014.

Irman mengatakan kebutuhan pembangunan saat ini perlu untuk dipercepat dan diperbesar agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena faktanya, pembangunan dirasa kurang merata akibat berbagai hambatan, salah satunya alokasi dana yang terbatas dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemda dituntut untuk dapat mencari jalan alternatif agar pembangunan dapat lebih diperluas dan diperbesar. Disinilah peran pasar modal dapat memainkan peranan.

“Peningkatan infrastruktur penting untuk daya saing. Tapi kan masalahnya daerah sering kesulitan dana. Nah perlu dipikirkan, bagaimana manfaatkan pasar modal untuk cari dana. Tidak ketergantungan pada APBN APBD,” kata Irman.

Lebih lanjut Irman mengatakan, pendanaan yang berasal dari pasar modal oleh daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Apalagi, banyak daerah yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan dana segar dari investor.

Menurutnya, sudah ada peraturan yang mendukung pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan obligasi daerah. Sayangnya, peraturan ini belum dimanfaatkan secara maksimal, karena Pemda masih mengandalkan dana dari APBN dan APBD.

Irman menambahkan, daerah yang menurutnya paling siap untuk mengeluarkan obligasi daerah atau municipal bond  saat ini adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk itu, Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat segera mengeluarkan obligasi daerah. Apalagi, Jakarta saat ini tengah banyak menggarap proyek-proyek infrastrukturnya.

“Saya tantang Pak Ahok. Ahok belum dianggap berhasil kalau belum bisa keluarkan obligasi daerah,” ujar Irman.

Namun, dirinya menyayangkan minimnya sosialisasi pasar modal Indonesia untuk masyarakat di daerah. Akibatnya, masyarakat di daerah belum mengetahui mengenai pemanfaatan pasar modal.

“Saya percaya jika satu daerah sudah mengeluarkan obligasi daerah dan berhasil diserap baik oleh pasar, maka banyak daerah-daerah lainnya yang akan mengeluarkan obligasi daerah. Kan orang Indonesia suka meniru. Yang susah kan yang pertama ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah, Erna Witoelar akses pemerintah kota dan kabupaten terhadap pembiayaan infrastruktur masing sangat terbatas. Maka, salah satu solusinya adalah melakukan eksplorasi pendanaan, diantaranya penerbitan obligasi, pinjaman perbankan atau kerjasama dengan pihak swasta melalui dana insfrastruktur perkotaan. (Ars)

Related posts